Hampir satu tahun berlalu, tetapi bencana ekologis yang dipicu siklon tropis senyar masih menyisakan banyak tanya dan keresahan bagi kita semua. Sebagai penyintas gempa dan tsunami 2004, saya pikir peristiwa Minggu pagi 26 Desember 2004 adalah puncak kedukaan dan kehilangan bagi orang Aceh.
Ternyata saya keliru. Ketika saya melihat secara langsung bagaimana para penyintas bencana ekologis akhir November 2025 lalu bertahan sampai hari ini, rasa duka dan kehilangan itu kembali menemukan padanannya.
Jika air tsunami datang dari lautan tanpa aba-aba, banjir tahun lalu bersumber dari air yang turun dari langit. Ketika senti demi senti air meninggi, membawa lumpur dan kayu, barulah kita tahu bahwa hulu sungai tak lagi mampu mendekap segala yang ada.
Entah kenapa kita selalu alpa. Sampai saya menulis naskah pidato ini, banjir masih berulang di beberapa wilayah terdampak bencana tahun lalu, bahkan hunian-hunian tetap yang telah dibangun pemerintah juga dilanda banjir. Sementara itu, masih banyak jalan dan jembatan yang putus dibangun seadanya.
Jika pada tsunami, ruang aman kita adalah bukit atau tempat yang lebih tinggi dari daratan yang ada di sekitar kita. Maka pada banjir tahun lalu, ruang aman itu telah menjelma menjadi titik episentrum bencana. Tanah-tanah bukit luruh, dan mewujud menjadi lumpur yang kini telah mengeras.
Lalu, jika seandainya tsunami kembali datang, ke mana lagi kita harus pergi jika bukit telah gundul dan sumber airnya telah tercemar?
Penanganan bencana alam akibat gempa dan terjangan air laut di daratan pada Desember 2004 silam, ternyata tidak memberi kita pengetahuan yang cukup untuk melakukan penanganan pascabencana ekologis 2025.
Padahal, ingatan tentang air bah dari lautan itu telah kita pahatkan dalam berbagai bentuk monumen dan berbagai karya pengetahuan, serta mewujud juga dalam bentuk sebuah museum.
Tapi ternyata, itu pun belum cukup membuat kita memahatkannya dalam ingatan sebagai sebuah pengetahuan. Entah karena kita pelupa atau terlalu banyak sejarah yang harus kita ingat. Atau mungkin, ingatan itu hanya diperuntukkan bagi air yang datang dari palung-palung laut, bukan air yang turun dari bukit menuju hulu sungai-sungai di Aceh.
Saya lahir dan besar di Medan, Sumatera Utara. Saya bermarga Lubis jika menarik nasab dari garis ayah. Ibu saya bermarga Nasution. Saya tak punya darah Aceh walau banyak orang berpikir saya orang Aceh. Tapi keluarga kami punya hubungan khusus dengan Aceh. Semua itu bermula dari sebuah kuburan yang berada di kebun belakang rumah kami di Medan.
Tanah itu dibeli kakek buyut saya pada tahun 1897 dari seorang Sultan Muda Kerajaan Deli, demikian catatan dokumen yang kami miliki. Di tanah itu ada sebuah kuburan. Dikatakan almarhum ayah saya sebagaimana yang didengarnya dari almarhum orang tuanya, kuburan itu adalah kuburan orang Aceh, dan kemungkinan besar adalah kuburan sahabat kakek buyut saya.
Kemungkinan mereka bertemu ketika berhaji atau anggota majelis yang sama ketika belajar agama di tanah suci.
Keterhubungan saya dengan Aceh akhirnya tidak hanya melalui kuburan yang ada di belakang rumah kami. Status Daerah Operasi Militer atau DOM di Aceh akhirnya dicabut oleh pemerintah Indonesia pada Agustus 98, setelah gelombang Reformasi. Pascapencabutan status DOM, eskalasi kekerasan meningkat di beberapa daerah di Aceh, dan ketika itu saya telah menjadi seorang jurnalis di salah satu media nasional.
Kemudian, saya ditugaskan untuk meliput berbagai peristiwa di Aceh. Itulah mula kejadian saya mengenali Aceh secara lebih personal.
Beberapa bulan lalu, seseorang mengirim pesan lewat sosial media perpustakaan yang kami kelola. Dia mengenali saya dari konten-konten yang ada di sosial media itu. Dia bertanya: apakah saya masih mengingatnya? Dia memberikan saya clue. Dan Pikiran saya langsung ke salah satu peristiwa paling brutal dalam aksi kekerasan yang pernah terjadi di Aceh Utara, dua dekade sebelumnya.
Di sebuah rumah sakit tentara di Lhokseumawe. Saya usai mewawancarai para korban kekerasan oleh aparat keamanan. Saat itu saya masih diminta mencari dan mewawancarai seorang tokoh GAM yang paling dicari di Aceh Utara, namanya Ahmad Kandang.
Mencari tokoh GAM masa itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Apalagi, itu adalah tugas pertama saya ke Aceh. Saya tidak tahu harus kemana. Di tengah kebingungan saya, seorang pemuda datang mendekati dan kami berbincang sampai kemudian dia menawarkan bantuan untuk mengantarkan ke kampung Ahmad Kandang.
Sesampai di kampung yang telah dikepung oleh tentara itu, bukan saja kami dapat menerobos masuk ke kampung, tapi kami juga berhasil bertemu dengan ibu dan sanak saudara Ahmad Kandang. Mereka kami wawancarai dan akhirnya tugas itu selesai. Saya mendapat pujian dari kantor.
Bagaimana tidak, sesungguhnya bagi para senior saya di kantor, liputan itu agak mustahil dilakukan oleh seorang junior. Bagi saya pribadi, tugas itu rasanya tidak mungkin dapat saya selesaikan tanpa bantuan seorang pemuda yang pemberani.
Saat ini, pemuda tersebut telah pula menjadi seorang akademisi hebat, buku-buku hasil karyanya telah banyak beredar. Dia adalah Professor Kamaruzzaman Bustamam Ahmad.
Sejak kembali ke Aceh pada 2021 lalu setelah saya dan keluarga berpindah-pindah selama hampir dua puluh tahun, adalah hal jamak bagi saya bertemu orang-orang dari masa lampau.
Biasanya, mereka adalah orang-orang yang pernah saya wawancarai atau orang-orang yang pernah membantu saya dalam tugas-tugas jurnalistik semasa di Aceh. Bagi saya, ini bukan hanya sebuah kebetulan atau perjalanan untuk kembali ke masa lalu.
Akan tetapi, sebuah perjalanan untuk memaknai kembali masa lalu agar tetap hidup sebagai sebuah ingatan.
Mungkin itu pula yang menjadi gagasan awal kami membuka sebuah perpustakaan di pinggir pantai di Lhoknga, Aceh Besar, empat tahun lalu. Dan kini, perpustakaan kami yang bernama Sophie’s Sunset Library juga sudah ada di Banda Aceh, bersisian dengan aliran Krueng Daroy. Melalui pemandangan halaman depan kedua perpustakaan ini, kami banyak belajar tentang hikayat air di Aceh.
Tahun 2000, secara resmi media tempat saya bekerja menugaskan saya ke Aceh. Saya dipilih karena wajah saya yang katanya mirip orang Aceh, nama saya bernuansa Islam, saya seorang perempuan, dan saya telah pula memakai kerudung penutup kepala- yang dalam kondisi Aceh masa itu, kemungkinan jaminan keselamatannya akan lebih tinggi dibanding laki-laki. Demikian asumsi media tempat saya bekerja.
Akhir November 2000, beberapa bulan setelah saya di Banda Aceh, banjir bandang menerjang kota Banda Aceh. Rumah kontrakan saya yang berada di dekat bantaran sungai di kawasan Simpang Surabaya tenggelam, dan hanya menyisakan bagian atap saja.
Krueng Aceh mengamuk. Krueng Daroy meluap. Air sungai yang dahulu pernah dianggap dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit ini berubah menjadi ganas guna menuntut balas. Air sungai memenuhi hampir sepanjang ruas-ruas jalan di Banda Aceh.
Menurut para tetangga, peristiwa banjir tahun 2000 ini merupakan banjir paling parah di Banda Aceh- setidaknya dalam 20 tahun terakhir. Akibat banjir ini, pelantikan gubernur Aceh Abdullah Puteh dan wakilnya Azwar Abubakar pada saat itu, yang semula dijadwalkan di kantor DPR Aceh terpaksa dialihkan ke bandara Sultan Iskandar Muda karena gedung DPR Aceh juga digenangi air. Ratusan orang, termasuk saya, mengungsi ke gedung-gedung pemerintah yang aman dari genangan air.
Tiga tahun kemudian, ketika pemerintah Indonesia menetapkan status darurat militer untuk Aceh, saya kembali ditugaskan ke Aceh setelah sebelumnya bertugas di Jakarta.
Ketika itu, kasus-kasus kekerasan di Aceh lebih tinggi jumlahnya dari yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Bukan itu saja, ruang gerak juga jurnalis dibatasi.
Sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan terjadi di era reformasi. Dan kembalinya saya ke Aceh saat itu, ternyata membawa kembali pengalaman pada air. Walau kali ini bukan air seperti banjir bandang di tahun 2000 silam.
Air yang datang menerjang berasal dari laut. Sebagian besar Banda Aceh dan wilayah di pesisir timur dan barat, luluh lantak. Air datang menerjang tanpa menghormati batas-batas yang telah dibuat oleh para penguasa darurat.
Air menghantam markas-markas tentara, gedung-gedung pemerintah, pos-pos polisi, yang selama ini punya aturan sendiri. Air yang datang tidak mengenal garis batas yang dibuat manusia. Dia menghancurkan apa saja yang ada di hadapannya, dan membawa serta apa saja yang dapat diangkutnya.
Segala benda, tubuh, ingatan dan juga sejarah. Kreung Aceh yang menjadi nadi aliran air di Kota Banda Aceh, kembali harus menanggung ingatan pada luka dan duka.
Di masa kerajaan Aceh, air Krueng Aceh dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Para pedagang dari Arab, Turki, India, yang berkunjung ke Aceh mengatakan bahwa dari semua sungai di negeri yang pernah mereka kunjungi, tidak ada sungai yang seperti Sungai Aceh Darussalam, yang airnya manis rasanya dan bermanfaat bagi manusia.
Francois Martin pada tahun 1602 yang berkunjung ke Kerajaan Aceh menduga, air sungai Aceh yang bersih dan punya khasiat untuk menyembuhkan penyakit ini karena adanya tanaman obat-obatan seperti kamper dan pohon benzoat atau pohon kemenyan yang ditanam di hulu sungai.
Pada tahun 1613, Sultan Iskandar Muda mengalihkan aliran sungai yang jernih ini ke timur laut sehingga mengalir melalui istana Daruddunya, dan dari selatan ke utara memasok air bagi kanal-kanal yang mengelilinginya. Oleh Sultan Iskandar Tsani, di tepian sungai itu dibangun taman indah yang dinamai Taman Ghairah.
Jika kita membaca dan menginterpretasi manuskrip juga catatan para pelancong Eropa yang pernah mengunjungi Aceh pada masa itu, maka dapat dilihat beberapa elemen primer kerajaan ditempatkan di daerah sepanjang aliran sungai, seperti Gunongan dan Pinto Khop.
Dalam atau istana juga dilintasi aliran sungai Darul Isky yang hari ini kita kenal sebagai Krueng Daroy. Alun-alun yang merupakan bagian taman Medan Khayyali, yang menjadi titik temu antara istana dan masjid yang kala itu sering digunakan sebagai tempat Sultan mengumpulkan rakyatnya, dan menyelenggarakan berbagai upacara, pertunjukan tertentu seperti acara adu ketangkasan gajah, atau penyambutan tamu-tamu asing, letaknya bersisian dengan Krueng Aceh.
Perencana kota pada zaman kolonial pun melihat Krueng Aceh sebagai aset penting untuk memperindah kota. Gedung Javasche Bank yang kini menjadi bangunan Bank Indonesia juga dibangun dengan menjadikan sungai sebagai pemandangan di halaman depan.
Tetapi sejarah juga mencatat bahwa air dari aliran Krueng Aceh ini jualah yang menjadikan Belanda dapat menguasai dan menduduki istana kerajaan Aceh. Sebuah ingatan lain yang disimpan Krueng Aceh.
Para hadirin sekalian, izinkan saya membawa kita semua pada setting Banda Aceh di akhir tahun 1873, ketika pasukan Belanda yang dipimpin Jan van Swieten mulai memasuki kawasan perairan Pulau Nasi menuju pantai yang hari ini kita kenal dengan nama Ulee Lheue.
Belum pernah dalam sejarah kemiliteran Kerajaan Belanda, persiapan perang dilakukan dengan kekuatan penuh seperti dalam rencana invasi kedua ke Aceh. Laporan mengenai rencana invasi ini bahkan harus ditulis dalam 1.500 halaman.
Pelayaran ini adalah sebuah perjalanan balas dendam akan kekalahan mereka dalam invasi pertama ketika jenderal Kohler, berkalang tanah di halaman masjid raya. Kali ini, Belanda tak mau mendapat malu. Seorang penulis Belanda, Paul van’t Veer -yang menulis buku tentang perang Aceh- mengatakan:
‘ekspedisi yang kalah dan gagal di masa itu tidak dianggap sebagai sebuah kekalahan dalam perang, tapi justru menjadi awal setiap usaha untuk memulai perang baru di Nusantara’.
Para tentara bayaran, tukang masak, para kuli, pekerja paksa, narapidana, kuda, perahu-perahu kecil pengangkut orang sakit, meriam-meriam, buku-buku saku petunjuk cara bertahan hidup di Aceh, bahkan panggangan roti, semua masuk dalam daftar manifestasi kebutuhan perang yang dibawa serta. Tapi ternyata, ada satu penumpang gelap.
Pelayaran itu sebenarnya telah ditunda selama dua pekan. Kru kapal logistik terdeteksi kena kolera, penyakit diare akut yang kala itu menyerang banyak tentara Belanda di Batavia. Tak disangka, para garnisun yang dikerahkan dalam invasi ke Aceh yang berasal dari Semarang, Madura, dan beberapa kota lainnya di Jawa, turut serta membawa bakteri kolera dalam pelayaran itu.
Sepanjang pelayaran kecuali kapal yang ditumpangi Jan Van Swieten, seluruh kapal memasang bendera kuning sebagai penanda ada penyakit mematikan di kapal-kapal tersebut. Ketika kapal-kapal mendarat di Pulau Nasi, korban jiwa akibat kolera tercatat berjumlah 150 orang.
Dalam salah satu laporan disebutkan, sebelum invasi kedua ini benar-benar dapat dimulai, Belanda sudah kehilangan lebih dari sepersepuluh kekuatannya akibat kolera dan juga sebab-sebab lainnya.
Setelah rumah sakit lapangan didirikan di Pulau Nasi dan kapal-kapal diberi disenfektan, kapal-kapal ini kemudian melaju ke perairan Bandar Aceh. Pasukan Belanda akhirnya menguasai Peunayong dan segera saja bivak tentara serta rumah sakit lapangan didirikan di sana. Para tentara Belanda kemudian memanfaatkan air Krueng Aceh sebagai tempat mandi, cuci dan kakus.
Air Krueng Aceh yang mereka gunakan mengalir sampai ke dalam istana melalui aliran Krueng Daroy. Dan bakteri kolera dengan cepat menginfeksi istana melalui perantara air.
Sultan wafat karena bakteri kolera, demikian juga dengan sebagian besar penghuni istana. Istana dikosongkan untuk memutus mata rantai penyebaran bakteri.
Maka begitu Belanda mendapat informasi dari mulut Syahbandar Panglima Tibang, bahwa istana dalam keadaan kosong, pasukan Belanda segera merangsek ke dalam istana dan akhirnya istana berhasil direbut dan dikuasai.
Kabar ini segera disampaikan Panglima Perang Kerajaan Aceh, Tuanku Hasyim Bangta Muda kepada Teuku Imuem Chik Lotan, Raja Geudong, di Pasai, lewat sepucuk surat. Melalui surat ini kita dapat mengetahui jika Sultan Mahmud Syah meninggal dunia pada 29 Januari 1874 akibat kolera.
Setelah istana berhasil diduduki Belanda, nama kawasan istana bersalin menjadi Kuta-Raja, sesuai dengan permintaan Jan van Swieten.
Belanda kemudian menghancurkan bangunan istana sebagai simbol kekuasaan Sultan, dan menggantinya dengan bangunan-bangunan militer sampai kemudian kawasan dan pola istana benar-benar hilang.
Sejak itulah budaya air di kawasan bekas kerajaan Aceh menurun. Strategi militer Belanda lebih mengembangkan pembangunan darat dan mengurangi pembangunan air. Jembatan-jembatan dibangun guna menghubungkan titik-titik di darat.
Jalur-jalur trem dibangun untuk menghubungkan satu benteng ke benteng lainnya yang ada di darat. Tetapi Belanda paham betul jika kota ini adalah kota air, yang memiliki kalender banjir tahunan.
Maka itu, rumah-rumah militer, rumah sakit militer, kantor tempat percetakan dan penerbitan buku, sekolah-sekolah, kantor-kantor dagang, juga rumah kediaman gubernur yang dibangun di masa itu, tetap dibuat lebih tinggi dari tanah.
Mereka mengikuti pengetahuan lokal orang Aceh, untuk membangun rumah yang tak sejajar dengan tanah. Jejaknya masih dapat kita lihat di beberapa titik sampai hari ini.
Ironinya, pemerintah kita saat ini lebih parah dari masa kolonial. Mereka terus mengembangkan pembangunan darat, dan lupa jika kota tempat berpijak sejatinya adalah kota-kota air, tanah-tanah rawa, kampung-kampung yang dihubungkan oleh sungai.
Lihatlah, hutan-hutan dibabat dan dijadikan kebun-kebun monokultur dengan sangat masif. Tanah-tanah rawa ditimbun guna membangun berbagai gedung. Sementara, jembatan penghubung dibangun seadanya.
Izin-izin tambang diterbitkan secara serampangan, para pengelola tambang-tambang liar dibiarkan, hingga berbagai aktifitas tambang yang ada mencemari sumber-sumber air yang ada. Banjir, kekeringan, hilangnya tutupan hutan, rusaknya sumber-sumber mata air, tidak pernah dianggap sebagai sebuah ancaman.
Saat ini, tak jauh dari Banda Aceh, bukti nyata rusaknya hutan dan sumber-sumber mata air dapat kita lihat di kota Jantho, Aceh Besar. Entah karena sungai-sungai di Jantho yang kini airnya bak kopi sanger bukan pemandangan halaman depan rumah-rumah para pembuat kebijakan di negeri ini, ancaman kerusakan ekologi, dan air, khususnya di Kreung Jalin, Jantho, Aceh Besar, tak pernah dianggap masalah yang serius.
Padahal sesungguhnya, bencana hanya soal waktu. Apalagi, konflik horizontal telah pula mulai terpicu. Saat saya membacakan pidato ini, suara dari mesin-mesin kendaraan bernama beko hiruk pikuk di sana, menggali kawasan-kawasan yang diduga menyimpan kandungan logam mulia. Apakah ada yang peduli?
Sekali lagi saya ingin meminjam kalimat penulis Belanda Paul van’t Veer, yang mengatakan bahwa kekalahan perang bagi Belanda tidak dianggap sebagai sebuah kekalahan dalam perang, tapi justru menjadi awal setiap usaha untuk memulai perang baru.
Saya menemukan kesamaan logika bagaimana cara kekuasaan hari ini menangani bencana. Dalam setiap peristiwa bencana yang diakibatkan oleh kelalaian manusia utamanya para penguasa, selalu
dapat menjadi awal bagi kebijakan baru, menerbitkan izin-izin pengelolaan hutan untuk kawasan baru, dan juga izin tambang-tambang baru. Seolah-olah semua dapat diselesaikan lewat strategi baru.
Seolah-olah jika hulu sungai rusak maka dapat diperbaiki dengan teknologi baru, seolah-olah jika sumber mata air rusak, maka dapat diciptakan sumber mata air baru.
Padahal, air punya alurnya sendiri. Pohon-pohon yang ditebang tidak dapat tumbuh dalam sehari. Satwa-satwa kunci yang hidup di hutan-hutan kita tak dapat beranak pinak sesuka hati.
Sungai yang tercemar tidak dapat dijernihkan lewat sedekah guna menunjukkan kemulian hati. Karena alam punya jalan ceritanya sendiri. Jika kita abai atau bebal dengan segala peringatan, maka perkara bencana ini hanya tinggal menghitung jari.
Bencana ekologis yang terjadi November tahun lalu tidak berdiri sendiri. Curah hujan ekstrem akibat badai siklon hanya pemicu. Parahnya dampak bencana lebih disebabkan rusaknya hutan, menyempitnya daerah tangkapan air, dan sungai yang kehilangan penyangga alami akibat kesalahan tata kelola sumber daya alam.
Pembangunan yang cenderung berbasis ekstraksi sejak masa kolonial telah menjadikan Sumatra khususnya Aceh menjadi ladang eksploitasi. Kayu, tambang, dan perkebunan berskala besar terus diperluas dengan mengorbankan keseimbangan ekologis. Ketika cuaca berubah, dan hujan turun lebih deras daripada biasanya, bencana adalah sebuah keniscayaan.
Kita terlalu bebal untuk mengakuinya. Kita kedap sejarah. Padahal, aturan-aturan yang dibuat oleh para leluhur orang Aceh ratusan tahun lalu dalam mengelola sumber daya alam, seperti yang dicatat dalam Qanun Meukuta Alam terkait tanggungjawab menjaga lingkungan, sungguhlah amat bijak.
Tapi mungkin karena perang dengan Belanda lebih dari setengah abad, kita lupa punya aturan sedemikian rupa. Belanda melalui kajian antropolog Snouck Hurgonje telah mendegradasi essensi aturan-aturan yang sebelumnya tertuang dalam berbagai qanun di Aceh.
Misalnya, bagaimana aturan adat diterjemahkan dengan sudut pandang barat, sehingga aturan-aturan adat melemah. Dan kondisi ini diperparah sejak masa Orde Baru, ketika struktur lembaga pemerintah lokal dihapus secara struktural melalui UU No.5 tahun 1979.
Seperti lembaga yang mengurusi mukim dihapus secara struktural dan hanya dijadikan penanda geografis tanpa fungsi administratif. Hal ini menimbulkan dampak sosial dan ekologis bagi masyarakat di Aceh.
Misalnya, berdampak pada melemahnya fungsi panglima uteun. Perusahaan besar atau korporasi di era Orde Baru dengan mudah mengeksploitasi hutan-hutan Aceh tanpa dapat dihalangi oleh sanski adat lokal. Hukum adat dan lembaga-lmbaga yang sempat hilang di Aceh ini baru hidup kembali setelah MoU Helsinki 2005 lalu, dan disahkannya UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Tapi ironinya, kerusakan lingkungan terus terjadi meski undang-undang telah diperbaharui dan rezim telah berganti.
Jika bencana telah tiba, bukan hanya tanah dan lembah yang luruh, bukan hanya akses jalan dan jembatan yang putus, tapi juga harapan kita turut hanyut. Eksploitasi tidak mungkin tidak menimbulkan konsekuensi sosial dan ekologis. Semuanya hanya soal waktu.
Di sela saya membuat naskah pidato kebudayaan ini, saya membaca kabar dari feed sosial media Reza Idria, bahwa seorang antropolog yang konsern dengan isu Aceh, James T. Siegel, telah berpulang. Lalu, saya tergerak untuk membaca buku Siegel yang ada di rak buku perpustakaan kami.
Buku Siegel itu berjudul Shadow and Sound. Sekali waktu saya pernah membacanya sambil lalu ketika kami akan melakukan tur sejarah berdasarkan Hikayat Pocut Muhammad. Kali ini saya membacanya lebih serius lagi. Dan setelah saya kembali membaca buku Siegel ini, draft pidato yang akhirnya menjadi naskah pidato kebudayaan ini mengalami perubahan yang cukup signifikan melalui swasunting di bagian akhirnya.
Buku Siegel itu diterbitkan tahun 1979. Walaupun buku ini terbit di tahun kelahiran para generasi X, tapi saya pikir masih relevan untuk dibaca para generasi Z.
Melalui Shadow and Sound, Siegel mengatakan, orang Aceh punya caranya sendiri untuk menyimpan ingatan dan sejarahnya. Kata Siegel lagi, cara-cara yang dilakukan orang Aceh bukan dengan membekukan cerita-cerita itu, tapi mengalirkannya lewat kata-kata, lewat tempo, lewat rima dan lewat nada-nada. Sekali lagi, ingatan dan sejarah itu dikenang dan dipelajari lewat kata-kata, lewat tempo, lewat rima dan lewat nada-nada.
Rasa-rasanya, jika memang demikianlah cara orang Aceh mengingat sejarahnya, maka hikayat air yang membawa ingatan pada cerita duka dan luka, mengapa tidak kita tuangkan melalui kata-kata, tempo, rima dan nada? Tentu saja dalam bentuk karya yang lebih kontemporer.
Janganlah kita kedap pada linimasa. Mediumnya boleh saja berubah mengikuti zaman, tapi tidak dengan cerita pada ingatan dan kesaksiannya.
Kurangnya pengetahuan kita pada gempa dan tsunami 2004 silam, boleh dibilang karena kita kurang mempelajari pengetahuan yang telah ditulis dalam sebuah maha karya bertajuk Naskah Takbir Gempa.
Naskah berisi pengetahuan gempa dan tsunami itu ditulis dalam bab tentang ramalan. Kata ramalan adalah sesuatu yang ambigu jika dalam konteks kekinian. Akibatnya, pengetahuan tentang kebencanaan itu hanya dianggap sesuatu yang tidak scientific.
Apalagi, naskah Takbir Gempa itu bercampur pula dengan naskah azimat. Sebagai daerah pelaksana syariat, tentulah hal-hal seperti ramalan dan azimat bertolak belakang dengan syariat karena dianggap syubhat. Demikianlah, kita terkadang tak memberi ruang pada pengetahuan lokal.
Kita terlalu sibuk dengan pengetahuan-pengetahuan yang datang dari luar. Kita tak pula hendak menginterpretasinya apalagi mentransformasikannya ke bentuk-bentuk yang dapat dibaca sesuai zaman. Sehingga, pengetahuan-pengetahuan lokal itu hanya dianggap sebagai sebuah catatan saja dari suatu masa.
Riset Siegel yang tertuang dalam buku Shadow and Sound menemui kesahihannya melalui Naskah Takbir Gempa, dan pengetahuan lokal tentang gempa dan tsunami di Simeulue.
Peristiwa gempa dan tsunami yang pernah terjadi ratusan tahun lalu dituangkan dalam kata-kata, tempo, rima, dan nada. Lewat syair nandong, para generasi setelahnya sungguh punya ingatan tentag gempa besar yang dapat memicu air laut menghantam daratan. Karena itu mereka bersiap dan selamat.
Jika di masa kolonial, seniman hikayat Aceh bernama Dokarim pernah harus pergi dari satu kampung ke kampung lainnya melantunkan Hikayat Prang Kumpeni untuk membangkitkan semangat orang Aceh berperang dengan Belanda, maka generasi hari ini, dapat bersaksi dan menyebar dampak dan pengetahuan tentang laju kerusakan lingkungan lewat status, live atau membuat utas di feed-feed di sosial medianya, atau mencipta karya-karya di berbagai platform dan panggung-panggung dunia- tentang pembangunan eksploitatif yang tidak mungkin tidak pasti menimbulkan konsekuensi sosial dan ekologis. Bencana hanya soal waktu jika kita masih egois.
Dengan masifnya bisnis ekstraktif di Aceh yang dilakukan para penguasa hingga rakyat jelata, maka bencana ada di depan mata. Ini bukan ancaman, hanya pemberitahuan.
Maka, mengalirlah sesuai zaman dan kemampuan, dengan membawa kesaksian serta pengetahuan. Karena hari ini, bentuk dukungan, penyebaran pengetahuan, dapat dilakukan tanpa harus bersusah payah turun ke jalan, atau menanam pohon di hutan. Cukuplah dengan gawai di
tangan sembari rebahan. Maka, teruslah mengalir menuju muara, jangan menggenang apalagi mengendap.
Geuceu Komplek, Banda Aceh, 13 Oktober 2026
