Oleh. Wen Rimba
Aceh sedang menghadapi sebuah ironi ekologis. Ketika pemerintah daerah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi hingga 31 Januari 2027, ancaman banjir dan longsor kembali menghantui sejumlah kabupaten. Pada saat yang hampir bersamaan, muncul kabar Kementerian Kehutanan menyetujui pelepasan sekitar 1.198,33 hektare kawasan hutan di Kabupaten Aceh Jaya menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).
Dua peristiwa ini memang tidak serta-merta memiliki hubungan sebab-akibat. Banjir tidak otomatis terjadi karena perubahan status kawasan hutan. Namun, keduanya menghadirkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana Aceh mengelola ruang hidup, menjaga ekosistem, dan merancang pembangunan yang tidak mengorbankan keselamatan masyarakat.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Kebijakan ini merupakan respons terhadap potensi peningkatan curah hujan dan ancaman bencana di berbagai wilayah. Pemerintah Aceh juga menginstruksikan pemantauan kondisi kabupaten/kota selama 24 jam serta kesiapan personel dan peralatan penanganan bencana.
Sementara itu, Kementerian Kehutanan menyetujui perubahan dan pelepasan sekitar 1.198,33 hektare kawasan hutan di Aceh Jaya melalui program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH). Lahan tersebut tersebar di dua kecamatan dan lima gampong, yakni Panggong di Kecamatan Krueng Sabee serta Lhok Bot, Baroh, Pantee Kuyuen, dan Lhok Timon di Kecamatan Setia Bakti.
Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menyebut kebijakan ini sebagai upaya memberikan kepastian penguasaan tanah masyarakat sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan. Bahkan, masyarakat penerima manfaat diimbau agar memanfaatkan tanah secara bijaksana dan tidak memperjualbelikannya.
Dari sisi keadilan agraria, kebijakan tersebut tentu patut diapresiasi apabila benar-benar menyelesaikan persoalan penguasaan tanah masyarakat yang selama ini terhambat status kawasan hutan.
Namun, persoalannya tidak boleh berhenti pada siapa yang mendapatkan kepastian lahan. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana lahan tersebut akan dimanfaatkan, apa konsekuensinya terhadap lingkungan, dan siapa yang bertanggung jawab memastikan pemanfaatannya tidak menimbulkan risiko ekologis di kemudian hari.
Abai Keselamatan Lingkungan
Di sinilah pemerintah perlu berhati-hati. Perubahan status kawasan hutan menjadi APL bukan sekadar urusan administrasi pertanahan. Ia juga menyangkut perubahan rezim pengelolaan ruang yang harus disertai pengawasan dan perencanaan lingkungan.
Tidak semua kawasan hutan memiliki fungsi ekologis yang sama. Ada kawasan yang berperan penting sebagai daerah tangkapan air, penyangga sungai, pengendali erosi, dan pelindung permukiman dari ancaman bencana.
Karena itu, penataan kawasan hutan semestinya tidak hanya dinilai dari berapa hektare lahan yang berhasil diselesaikan statusnya, tetapi juga dari bagaimana daya dukung dan daya tampung lingkungannya dipertahankan.
Apakah lokasi yang dilepaskan berada di kawasan dengan fungsi hidrologis penting? Bagaimana kondisi tutupan vegetasinya? Apakah terdapat daerah aliran sungai yang terhubung dengan permukiman penduduk? Apakah perubahan peruntukan lahan telah mempertimbangkan risiko banjir dan longsor?
Pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan jawaban berbasis data, bukan sekadar pernyataan bahwa kebijakan tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Aceh memiliki pengalaman panjang menghadapi bencana hidrometeorologi. Ketika hujan ekstrem datang, masyarakat di wilayah rawan sering kali menjadi pihak pertama yang menanggung akibatnya. Rumah terendam, jalan terputus, lahan pertanian rusak, aktivitas ekonomi lumpuh, dan anggaran pemerintah kembali terserap untuk penanganan darurat.
Karena itu, mitigasi bencana seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai kesiapan tenda pengungsian, bantuan logistik, alat berat, dan personel penyelamat. Mitigasi juga harus dimulai dari keputusan pemerintah dalam mengelola kawasan hutan, sungai, daerah resapan air, dan tata ruang permukiman.
Mengendalikan Risiko
Ada kecenderungan dalam penanganan bencana bahwa perhatian pemerintah menjadi sangat besar ketika banjir sudah terjadi. Rapat koordinasi digelar, status darurat ditetapkan, bantuan disalurkan, dan pejabat turun ke lapangan.
Semua itu penting. Namun, keberhasilan pemerintahan dalam mengelola risiko bencana tidak semestinya hanya diukur dari kecepatan merespons setelah bencana datang. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh pemerintah mampu mencegah risiko sebelum berubah menjadi malapetaka.
Dalam konteks ini, Pemerintah Aceh perlu mengintegrasikan kebijakan penataan kawasan hutan dengan strategi pengurangan risiko bencana. Pemerintah kabupaten/kota, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPBA, Dinas Pengairan, serta instansi tata ruang tidak boleh bekerja dalam ruang sektoral masing-masing.
Keputusan mengenai perubahan status kawasan hutan harus disandingkan dengan peta rawan bencana, kondisi daerah aliran sungai, peta tutupan lahan, dan rencana tata ruang wilayah. Pengawasan terhadap pemanfaatan lahan setelah menjadi APL juga harus jelas.
Masyarakat yang memperoleh kepastian penguasaan tanah harus mendapatkan pendampingan agar pemanfaatannya produktif sekaligus ramah lingkungan. Kesejahteraan tidak boleh dibangun dengan menghilangkan fungsi ekologis yang justru menjadi penyangga kehidupan masyarakat itu sendiri.
Berpihak Manusia dan Alam
Pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh sebenarnya memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan agraria dan perlindungan lingkungan bukan dua agenda yang saling bertentangan.
Pelepasan kawasan hutan untuk menyelesaikan penguasaan tanah masyarakat dapat menjadi kebijakan yang progresif apabila dilakukan secara selektif, transparan, berbasis kajian lingkungan, dan disertai pengendalian pemanfaatan lahan.
Sebaliknya, tanpa pengawasan yang kuat, kebijakan tersebut berisiko membuka ruang bagi alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Masyarakat mungkin memperoleh kepastian tanah hari ini, tetapi bisa menghadapi persoalan lingkungan pada masa mendatang.
Aceh tidak membutuhkan pembangunan yang hanya menghitung luas lahan yang berhasil dialihkan atau besarnya investasi yang masuk. Aceh membutuhkan pembangunan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kesejahteraan masyarakat, dan keselamatan ekologis.
Status siaga darurat yang ditetapkan Gubernur Mualem hingga Januari 2027 semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh kebijakan pengelolaan lingkungan, bukan hanya memperkuat kesiapan menghadapi hujan dan banjir.
Sebab, bencana tidak cukup dihadapi dengan sirene peringatan, bantuan sembako, dan alat berat. Ia membutuhkan keberanian pemerintah untuk meninjau kembali keputusan pembangunan yang berpotensi meningkatkan kerentanan lingkungan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya berapa banyak hektare tanah yang berhasil diselesaikan statusnya, melainkan juga berapa banyak masyarakat yang terlindungi dari ancaman bencana.
Jangan sampai ketika banjir datang, pemerintah sibuk mencari penyebabnya, sementara keputusan-keputusan yang menentukan masa depan lingkungan justru luput dari evaluasi.
Aceh boleh membangun, masyarakat harus mendapatkan kepastian tanah, tetapi hutan dan keselamatan ekologis tidak boleh menjadi harga yang dibayar untuk pembangunan.[]
Penulis pemerhati lingkungan hidup dan menetap di Banda Aceh
