Gibran, Hatta dan Persoalan Demokrasi yang Tak Pernah Selesai

Dari pengunduran diri wakil presiden hingga krisis kenegarawanan dalam demokrasi Indonesia.

Sebagaimana diberitakan Rimba Raya Media Nusantara dalam tulisan berjudul Gibran Mundur, DPR Batalkan Rapat Pembahasan Pemakzulan, Ketua MPR Ahmad Muzani membacakan isi surat pengunduran diri Gibran. Dalam surat berkop Garuda berwarna emas tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri.

Gibran juga menyebut keputusan itu diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu pernyataannya berbunyi, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari dirinya sendiri.

‎Menariknya, Gibran tidak mencantumkan alasan khusus dalam surat pengunduran dirinya. Namun, keputusan tersebut berlangsung di tengah dinamika politik yang tidak sederhana.

Sehari sebelumnya, Rabu, 11 November 2026, sedikitnya 120 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran. Bahkan, rapat paripurna DPR yang dijadwalkan membahas usulan tersebut pada Kamis, 12 November 2026, akhirnya dibatalkan setelah surat pengunduran diri disampaikan.

Dengan demikian, agenda politik yang semula bergerak menuju pembahasan pemakzulan berubah menjadi proses pengisian jabatan wakil presiden melalui mekanisme konstitusional.

Tentu saja, Hatta dan Gibran tidak sebanding begitu saja. Keduanya memiliki latar belakang intelektual, pengalaman politik, dan konsepsi bernegara yang berbeda. Situasi politik yang melatarbelakangi pengunduran diri mereka pun tidak sama. Hatta berhadapan dengan perbedaan prinsip dan arah penyelenggaraan negara bersama Presiden Soekarno. Sementara itu, Gibran berada dalam tekanan politik dan publik yang kemudian berkembang menjadi persoalan kelembagaan di parlemen.

Perbandingan keduanya bukan untuk menyamakan kualitas kenegarawanan. Jarak antara kedua tokoh itu terlalu jauh untuk diperlakukan sebagai dua pengalaman politik yang setara. Namun, sejarah pengunduran diri keduanya menarik dijadikan pintu masuk untuk membaca persoalan demokrasi Indonesia yang belum selesai.

‎Pada 1955, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum pertama. Hasil pemilu melahirkan konfigurasi politik yang kompleks. Partai-partai politik memiliki kekuatan relatif berimbang, sementara Konstituante yang bertugas menyusun undang-undang dasar baru mengalami kebuntuan dalam perdebatan mengenai dasar negara. Situasi politik juga diwarnai pergolakan dan pemberontakan di sejumlah daerah.

Presiden Soekarno kemudian menawarkan Konsepsi Presiden pada 1957. Gagasan tersebut menghendaki perubahan arah politik menuju Demokrasi Terpimpin.

Hatta memiliki pandangan berbeda. Ia menghendaki demokrasi yang memberikan ruang lebih besar bagi perwakilan rakyat, pembatasan kekuasaan, dan kehidupan politik yang tidak semata-mata bertumpu pada kehendak seorang pemimpin.

Perbedaan pandangan itu menjadi salah satu latar belakang pengunduran diri Hatta. Surat pengunduran dirinya disampaikan pada November 1956 dan berlaku setelah diterima DPR pada 1 Desember 1956. Sejak itu, Indonesia tidak memiliki wakil presiden selama kurang lebih 16 tahun. Jabatan tersebut baru kembali diisi oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada 1973 melalui penetapan MPR.

Sejarah tersebut memperlihatkan bahwa jabatan wakil presiden bukan sekadar pelengkap kekuasaan presiden. Ada tanggung jawab konstitusional, politik, dan kenegaraan yang melekat di dalamnya. Jabatan itu bukan hadiah partai politik, bukan pula sekadar hasil kompromi pembagian kekuasaan.

‎Apa yang terjadi sekarang memperlihatkan sejumlah persoalan yang mengingatkan kita pada masa lalu. Partai-partai politik berlomba mendapatkan bagian kekuasaan. Kabinet menjadi ruang akomodasi kepentingan politik.

Ketidakpuasan daerah masih terdengar. Korupsi terus menjadi persoalan serius. Sementara itu, rakyat sering kali hanya ditempatkan sebagai pemberi mandat dalam pemilihan umum, tanpa memperoleh pengawasan yang cukup kuat terhadap bagaimana mandat tersebut dijalankan.

Di sinilah persoalannya.

‎Secara konstitusional, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Presiden dan wakil presiden memperoleh mandat melalui pemilihan umum.

Namun, praktik politiknya sering memperlihatkan wajah yang berbeda. Pembentukan koalisi, pembagian posisi kabinet, dan kompromi antarpimpinan partai terkadang lebih menyerupai tradisi politik parlementer yang berorientasi pada pembagian kekuasaan.

‎Koalisi tentu bukan sesuatu yang salah dalam demokrasi presidensial. Yang menjadi persoalan adalah ketika kepentingan partai lebih dominan daripada kepentingan publik, ketika jabatan menjadi alat pembagian pengaruh, dan ketika tanggung jawab kenegaraan kalah oleh perhitungan politik jangka pendek.

Pengunduran diri Gibran juga seharusnya tidak hanya dibaca dari sisi siapa yang menyukai atau tidak menyukainya. Peristiwa ini perlu ditempatkan dalam pembicaraan yang lebih besar mengenai tanggung jawab seorang pejabat negara.

Wakil presiden bukan sekadar pasangan politik presiden, bukan pula simbol keberhasilan sebuah koalisi dalam memenangkan pemilihan umum. Ia merupakan pemegang jabatan konstitusional yang bertanggung jawab terhadap negara dan rakyat.

Ketika seorang wakil presiden menghadapi tekanan politik, bahkan usulan pemakzulan di parlemen, persoalan yang lebih penting bukan hanya apakah ia harus bertahan atau mundur.

Pertanyaan sesungguhnya adalah bagaimana pertanggungjawaban politik dan konstitusional dijalankan. Apakah kritik publik memiliki dasar yang kuat? Apakah mekanisme hukum dan ketatanegaraan telah ditempuh dengan benar? Dan apakah pengunduran diri menjadi jalan penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan?

Demokrasi tidak boleh dibangun hanya berdasarkan kegaduhan. Namun, konstitusi juga tidak boleh dijadikan tempat berlindung bagi kekuasaan yang kehilangan kepekaan terhadap suara rakyat.

Herbert Feith dan Benedict Anderson merupakan dua nama penting dalam kajian politik dan sejarah Indonesia. Karya-karya mereka memberikan landasan untuk memahami bahwa demokrasi tidak cukup dibangun melalui lembaga dan prosedur.

Ada persoalan pendidikan politik, kematangan masyarakat, tradisi kekuasaan, dan kualitas kepemimpinan yang ikut menentukan keberhasilannya.

Pada titik ini, persoalan Indonesia menjadi lebih mendasar. Demokrasi belum sepenuhnya berhasil membangun masyarakat yang memiliki kecakapan politik memadai.

Bukan karena rakyat tidak berhak memilih, melainkan karena hak memilih belum selalu disertai kemampuan untuk menilai, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan pilihan politiknya.

Pemilu dapat menghasilkan pemimpin, tetapi belum tentu menghasilkan kepemimpinan yang baik. Pemilu dapat memenangkan seseorang, tetapi kemenangan tidak otomatis membuktikan kualitas intelektual, moral, dan kenegarawanannya.

‎Bahkan, ada ironi yang terus berulang. Kita mengeluhkan kualitas orang-orang yang terpilih, sementara proses politik yang menghasilkan mereka jarang dievaluasi secara sungguh-sungguh.

Kita kecewa terhadap wakil rakyat, tetapi tidak selalu bersedia memperbaiki cara memberikan mandat. Kita marah kepada kekuasaan, tetapi sering lupa bahwa kekuasaan itu juga lahir dari pilihan politik masyarakat.

‎Indonesia memang belum sepenuhnya siap menjalankan demokrasi sebagai tradisi berpikir dan bertindak. Demokrasi masih sering dipahami sebatas kebebasan memilih, memenangkan pemilihan, membangun koalisi, dan membagi jabatan. Padahal, demokrasi menuntut kedewasaan yang jauh lebih besar daripada sekadar kemampuan memenangkan suara.

Barangkali inilah persoalan terbesar demokrasi Indonesia: terlalu sibuk memperdebatkan siapa yang berkuasa, tetapi belum cukup serius membicarakan bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan dan bagaimana masyarakat mempersiapkan diri untuk mengawasinya.

Hatta pernah memperlihatkan bahwa jabatan tidak harus dipertahankan ketika prinsip kenegaraan tidak lagi sejalan dengan arah kekuasaan.

Gibran kini menghadirkan peristiwa pengunduran diri dalam konteks politik yang berbeda. Keduanya tidak harus dinilai dengan ukuran moral dan politik yang sama.

Namun, kedua peristiwa itu mengingatkan bahwa jabatan kenegaraan selalu berhadapan dengan tanggung jawab yang lebih besar daripada kepentingan pribadi.

Gibran dan Hatta tetaplah dua nama dari dua zaman yang berbeda. Akan tetapi, keduanya membawa kita kembali kepada pertanyaan yang sama: apakah demokrasi Indonesia sedang membangun tradisi kenegarawanan, atau hanya sedang memperpanjang usia kompromi kekuasaan?

Sebab, demokrasi tidak cukup hanya dengan pemilu, partai politik, dan pembagian jabatan. Demokrasi membutuhkan manusia yang mampu berpikir, pemimpin yang memiliki prinsip, serta masyarakat yang tidak menyerahkan akal sehatnya kepada popularitas dan propaganda.

‎Jika tidak, Indonesia akan terus mengulang sejarah dengan nama-nama baru, tetapi persoalan yang sama. [MR]