JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatannya atas permintaan sendiri. Surat pengunduran diri itu diserahkan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis, 12 November 2026.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan isi surat tersebut di Kompleks Parlemen, Jakarta. Ia bahkan menunjukkan surat berkop Garuda berwarna emas itu kepada awak media sebelum membacakan bagian pokoknya.
“Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri,” demikian bunyi surat yang dibacakan Muzani.
Dalam surat itu, Gibran menyebut keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
“Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri,” demikian pernyataan Gibran.
Muzani mengatakan Gibran tidak mencantumkan alasan khusus di balik keputusannya. Namun, pengunduran diri tersebut membuat jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan.
MPR selanjutnya akan menggelar rapat gabungan untuk menyampaikan surat kepada Presiden. Setelah menerima surat dari MPR, Presiden memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan nama calon Wakil Presiden.
Pengunduran diri Gibran sekaligus mengubah agenda politik di DPR. Rapat paripurna yang sedianya digelar Kamis pukul 14.00 WIB dengan salah satu agenda membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran resmi dibatalkan.
Pembatalan itu dikonfirmasi melalui surat pemberitahuan yang diterima ANTARA di Jakarta.
Sebelumnya, usulan HMP telah disampaikan kepada pimpinan DPR pada Rabu, 11 November 2026. Sedikitnya 120 anggota DPR menandatangani usulan tersebut karena menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.
Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin, yang juga salah satu pengusul HMP, menyatakan menghormati keputusan Gibran untuk mengundurkan diri.
Menurut dia, setelah Gibran resmi menyatakan berhenti, usulan HMP tidak lagi relevan untuk dilanjutkan.
Dengan demikian, agenda politik yang semula mengarah pada pembahasan pemakzulan beralih menjadi proses pengisian jabatan Wakil Presiden melalui mekanisme konstitusional. [*WR]
