JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta camat di seluruh Indonesia bekerja ekstra keras dan memperkuat kolaborasi untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan hingga tingkat masyarakat.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, menegaskan camat memiliki posisi strategis dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah pusat, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan.
“Kami berharap bukan saja ekstra keras, tapi super keras,” kata Safrizal saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Camat dalam rangka Mendukung Program Prioritas Presiden di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Menurut Safrizal, aparat kewilayahan harus memperkuat koordinasi, pendataan, serta identifikasi persoalan agar berbagai program nasional terlaksana secara tepat sasaran.
Program yang menjadi perhatian antara lain jaminan rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), pengendalian inflasi, ketahanan pangan, hingga pemberantasan tuberkulosis (TBC).
“Ini penting sekali untuk aparat kewilayahan di tingkat kecamatan dan desa mengerti betul mengenai program prioritas Presiden ini dan kemudian memberikan support, fasilitasi, koordinasi serta identifikasi agar pelaksanaan program prioritas Presiden ini bisa terlaksana dengan baik dan mencapai sasaran dan target yang ditentukan,” ujarnya.
Safrizal mencontohkan, dalam pemberantasan TBC, camat perlu membangun koordinasi dengan petugas kesehatan di lapangan. Dukungan tersebut diperlukan untuk membantu pelacakan penderita sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjalani pengobatan secara konsisten.
“Jadi pendekatan aparatur kewilayahan ini tentu kita berharap bisa memperkuat program teknis yang diberikan oleh Kementerian dan Lembaga,” katanya.
Perhatian khusus juga diberikan kepada camat di daerah terdampak bencana. Mereka diminta tetap mengawal program prioritas pemerintah meskipun wilayahnya sedang menjalani proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Rapat koordinasi tersebut diikuti sekitar 378 camat secara langsung dan 7.000 camat lainnya secara daring. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas aparat kecamatan dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.
Kemendagri berharap camat tidak hanya menjadi penghubung administrasi pemerintahan, tetapi juga mampu mengidentifikasi hambatan, membangun kolaborasi lintas sektor, dan membantu mencari solusi atas persoalan masyarakat di wilayah masing-masing. [*/WR]
