BANDA ACEH – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh membuka ruang konsultasi hukum bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai upaya mencegah potensi persoalan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Komitmen tersebut disampaikan Asisten Intelijen Kejati Aceh, Satria Irawan, dalam kegiatan Sosialisasi Budaya Anti-Korupsi dan Penerangan Hukum di Balee Keurukon, Balai Kota Banda Aceh, Rabu (4/11/2026).
Satria menyampaikan pesan Kepala Kejati Aceh agar seluruh aparatur pemerintah bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap regulasi, menurut dia, menjadi dasar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Beliau cuma berpesan satu hal, bekerjalah sesuai dengan regulasi, pasti akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu pasti tumbuh dari kerja sesuai regulasi,” ujar Satria.
Ia mengatakan, Kejati Aceh siap memberikan ruang konsultasi kepada seluruh OPD Pemko Banda Aceh apabila menghadapi persoalan atau membutuhkan penjelasan terkait aspek hukum dalam pelaksanaan program pemerintahan.
“Kalau ada yang mengganjal, kami siap memberi ruang konsultasi bagi semua OPD di Pemko Banda Aceh. Jangan takut, insyaallah keterbukaan kami bisa diterima oleh Bapak-Ibu semua,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, Bachtiar, menyampaikan apresiasi kepada Kejati Aceh atas pelaksanaan sosialisasi tersebut.
Menurut Illiza, pemahaman hukum merupakan kebutuhan penting bagi setiap pimpinan perangkat daerah dan aparatur pemerintah. Sebab, penyelenggaraan pemerintahan selalu berkaitan dengan aturan, kebijakan, program, serta keputusan yang harus dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menegaskan, setiap program pembangunan harus dilaksanakan sesuai koridor hukum, penggunaan anggaran mengikuti ketentuan, dan pelayanan publik terus ditingkatkan.
“Jangan menunggu sampai muncul persoalan hukum baru kemudian mencari solusi. Sebaliknya, setiap potensi permasalahan harus kita antisipasi sejak awal melalui pemahaman aturan, ketelitian dalam bekerja, serta koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi di bidang hukum,” demikian pesan Illiza.
Kegiatan yang diikuti seluruh kepala OPD di lingkungan Pemko Banda Aceh itu turut dihadiri Plh. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis, beserta Tim Penerangan Hukum Kejati Aceh. [WEN]
