BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh akan membangun 30 unit rumah layak huni bagi masyarakat fakir miskin pada 2026. Untuk menentukan calon penerima bantuan, Baitul Mal menjadwalkan survei lapangan terhadap 160 proposal pembangunan rumah baru dan rehabilitasi rumah, Selasa (27/10/2026).
Survei dijadwalkan mulai Rabu (28/10/2026) dengan melibatkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan calon penerima memenuhi persyaratan dan bantuan diberikan berdasarkan kondisi serta tingkat kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan data Baitul Mal, proposal yang akan diverifikasi terdiri dari 103 permohonan pembangunan rumah baru dan 62 permohonan rehabilitasi rumah. Dengan demikian, total proposal yang tercatat dalam data tersebut mencapai 165 proposal.
Selain pembangunan 30 unit rumah baru, Baitul Mal Kota Banda Aceh juga memprogramkan rehabilitasi 30 rumah bagi masyarakat fakir miskin yang memenuhi persyaratan.
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, mengatakan program bantuan perumahan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan.
“Pemerintah Kota Banda Aceh mendorong agar pelaksanaan program bantuan perumahan melalui Baitul Mal dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan tepat sasaran. Saya berharap seluruh perangkat daerah terkait mendukung proses verifikasi sesuai tugas dan kewenangannya sehingga bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” kata Illiza.
Ia menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga, terutama dalam penyediaan data, dukungan teknis, dan pengawasan agar pelaksanaan program sesuai ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Verifikasi Faktual
Ketua Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh, Dr. M. Yusuf Al-Qardhawy, M.H., mengatakan survei lapangan menjadi tahapan penting untuk menilai kelayakan calon penerima bantuan.
Menurut dia, pemeriksaan langsung diperlukan agar penetapan penerima didasarkan pada kondisi faktual di lapangan, bukan hanya dokumen permohonan.
“Program pembangunan dan rehabilitasi rumah ini harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip tepat sasaran, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Karena itu, kondisi rumah dan kelayakan calon penerima perlu diperiksa secara langsung agar keputusan yang diambil berdasarkan data dan fakta di lapangan,” ujarnya.
Yusuf menjelaskan, banyaknya proposal yang masuk menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap bantuan perumahan. Namun, keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua permohonan dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran.
Karena itu, hasil survei akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan calon penerima berdasarkan tingkat kebutuhan, kondisi rumah, pemenuhan persyaratan, dan ketersediaan anggaran.
Kolaborasi Dinas Teknis
Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh, Irwan, mengatakan pelaksanaan survei membutuhkan dukungan teknis dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terutama untuk menilai kondisi bangunan dan kebutuhan penanganan rumah.
“Survei ini penting untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi fisik rumah dan keadaan calon penerima bantuan. Melalui koordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, kami berharap proses verifikasi berjalan tertib dan menghasilkan data yang akurat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan penerima bantuan sesuai ketentuan,” kata Irwan.
Kolaborasi tersebut sejalan dengan Instruksi Wali Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2026 tentang Kolaborasi Organisasi Perangkat Daerah dengan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Penyediaan Data, Dukungan Teknis, dan Pengawasan Program Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).
Instruksi itu mencakup dukungan penyediaan dan verifikasi data teknis calon penerima, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar dan spesifikasi teknis, serta pendampingan dan pengawasan pembangunan maupun rehabilitasi rumah.
Sementara itu, Baitul Mal bertanggung jawab atas pengelolaan program, evaluasi, penetapan penerima, dan penyaluran dana ZIS sesuai tugas dan kewenangannya.
Melalui proses verifikasi tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh berharap bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah pada 2026 dapat menjangkau masyarakat fakir miskin yang benar-benar membutuhkan hunian layak. [MW]
