BANDA ACEH – Pemerintah Aceh membantah kabar yang menyebutkan pemerintah pusat telah mengeluarkan keputusan final mengenai bendera Aceh. Hingga Sabtu, 7 November 2026, pembahasan masalah tersebut masih berlangsung.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyebut informasi itu tidak benar dan berpotensi memicu kegaduhan politik di Aceh.
“Kabar tersebut tidak berdasar dan menyesatkan. Itu sarat kepentingan pihak tertentu yang ingin memperkeruh suasana politik serta merusak kondusivitas di Aceh,” kata Nurlis di Banda Aceh, Sabtu (7/11/2026).
Menurut Nurlis, Pemerintah Aceh masih berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan sejumlah persoalan strategis. Ada tiga isu yang menjadi agenda pembahasan, yakni bendera Aceh, kelanjutan dana otonomi khusus (otsus), dan status Lapangan Blang Padang.
“Termasuk mengenai bendera, selain itu adalah tentang kelanjutan dana otonomi khusus (otsus), dan Lapangan Blang Padang. Saat ini masih dalam pembahasan. Belum ada putusan final,” ujarnya.
Dalam sepekan terakhir, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem telah melakukan lobi dan pertemuan dengan sejumlah pejabat pemerintah pusat. Mualem juga bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan aspirasi dan posisi Pemerintah Aceh.
Sebelumnya, Mualem bersama Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah alias Dek Fadh juga menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri di Jakarta. Pertemuan itu melibatkan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Nurlis mengatakan keterlibatan eksekutif dan legislatif merupakan bagian dari upaya bersama memperjuangkan kepentingan Aceh. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak terpengaruh informasi yang menyebutkan pemerintah pusat telah mengambil keputusan final mengenai bendera.
Ia menilai penyebaran kabar tersebut dapat mengganggu proses komunikasi politik yang sedang berjalan. Apalagi, persoalan bendera berkaitan dengan kekhususan dan kewenangan Aceh.
“Di saat Pemerintah Aceh dan DPR Aceh sedang memperjuangkan bendera, dana otsus, dan Lapangan Blang Padang, justru muncul orang tidak bertanggung jawab melemparkan isu yang kontraproduktif. Itu tidak baik,” kata Nurlis.
Ia juga meminta masyarakat berhati-hati menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Menurut dia, isu bendera tidak seharusnya dijadikan alat untuk memancing konflik antara masyarakat dan pemerintah.
Pemerintah Aceh mengajak ulama, tokoh adat, pemuda, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat menjaga situasi tetap kondusif. Nurlis meminta masyarakat memberi ruang kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh bersama DPRA untuk melanjutkan pembahasan dengan pemerintah pusat.
“Saat ini, pimpinan daerah sedang berjuang secara konstitusional dan bermartabat demi kepentingan seluruh rakyat Aceh,” ujarnya. [WR]
