JAKARTA – Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) mengusulkan penerapan mekanisme hibrida dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, yakni menggabungkan pendekatan perampasan aset berbasis pelaku (in personam) dan berbasis aset (in rem). Usulan tersebut disampaikan untuk memperkuat efektivitas pemberantasan kejahatan keuangan sekaligus memastikan perlindungan hak warga negara.
PB PII juga mendorong pengaturan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pemidanaan terhadap pelaku, dalam kondisi tertentu dan dengan tetap menjamin pengawasan peradilan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pembahasan RUU Perampasan Aset, PB PII menyampaikan tujuh rekomendasi yang dinilai penting untuk memastikan regulasi tersebut memiliki landasan hukum yang kuat, transparan, dan tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
Rekomendasi pertama menyangkut kejelasan objek perampasan aset. PB PII meminta agar pengaturan tidak hanya mencakup aset berwujud, tetapi juga aset digital, aset tidak berwujud, serta hasil pengembangan atau keuntungan yang diperoleh dari aset tersebut.
Kedua, penguatan pengawasan peradilan. Setiap tindakan paksa dalam proses perampasan aset harus memperoleh izin dan validasi pengadilan agar kewenangan aparat penegak hukum tetap berada dalam koridor hukum.
Ketiga, perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki kepentingan sah atas aset. Perlindungan ini mencakup pasangan, ahli waris, kreditur, hingga korban yang tidak terlibat dalam tindak pidana.
Keempat, penetapan standar pembuktian yang adil. PB PII menekankan bahwa negara harus memikul beban pembuktian mengenai hubungan antara aset yang hendak dirampas dan tindak pidana yang mendasarinya.
Kelima, transparansi pengelolaan aset sitaan dan rampasan. Hal itu dapat dilakukan melalui keterlibatan penilai independen, pemisahan kewenangan pengelolaan, serta mekanisme lelang terbuka untuk mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan aset.
Keenam, jaminan ganti rugi bagi pihak yang dirugikan akibat kesalahan perampasan maupun penurunan nilai aset selama proses pengelolaan. Ketujuh, harmonisasi ketentuan RUU Perampasan Aset dengan regulasi lain, terutama KUHP Baru, UU Penyesuaian Pidana, dan KUHAP Baru.
Senjata Politik
PB PII mengingatkan bahwa perkembangan kejahatan keuangan modern membuat proses pelacakan dan pembuktian asal-usul kekayaan semakin kompleks. Modus penyembunyian aset kini tidak hanya dilakukan melalui rekening perbankan atau kepemilikan properti, tetapi juga memanfaatkan mata uang kripto, korporasi cangkang, penggunaan nama pihak lain (nominee), hingga transaksi lintas yurisdiksi.
Kondisi tersebut menuntut regulasi yang mampu menjawab tantangan kejahatan keuangan tanpa mengorbankan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
Karena itu, kewenangan perampasan aset harus disertai batasan yang tegas, mekanisme pengawasan independen, serta prosedur keberatan dan pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan.
PB PII juga menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dalam proses penelusuran aset. Upaya membongkar jaringan penyembunyian kekayaan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak privasi warga negara.
Bagi PB PII, RUU Perampasan Aset harus menjadi instrumen untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan keuangan, bukan justru membuka ruang kriminalisasi, penyalahgunaan kekuasaan, atau menjadikan perampasan aset sebagai senjata politik terhadap pihak tertentu. [WEN]
