JAKARTA – Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) mendesak Pemerintah Pusat segera menuntaskan tiga persoalan strategis yang berkaitan dengan kekhususan Aceh, yakni keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus), kepastian status tanah wakaf Lapangan Blang Padang, dan penyelesaian persoalan Bendera Aceh.
Desakan tersebut disampaikan Mualem dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026).
Dalam pertemuan yang dipimpin Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman itu, Mualem didampingi Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah (Dek Fadh) serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh.
Mualem menegaskan, ketiga persoalan tersebut membutuhkan kepastian dan langkah konkret dari Pemerintah Pusat. Menurutnya, komunikasi serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat agar berbagai persoalan yang menyangkut hak dan kekhususan masyarakat Aceh tidak terus berlarut-larut.
“Kami memohon agar pembahasan terkait Dana Otsus Aceh, persoalan tanah wakaf Blang Padang, maupun Bendera Aceh segera dituntaskan. Harapan kami, semua persoalan ini tidak terus berlarut-larut ke depannya,” kata Mualem.
Menanggapi permintaan tersebut, Menko Polkam Dudung Abdurachman menyatakan Pemerintah Pusat berkomitmen mengawal penyelesaian berbagai persoalan yang disampaikan Pemerintah Aceh.
Terkait Lapangan Blang Padang, Dudung menegaskan negara akan hadir memberikan kepastian hukum mengenai status tanah wakaf tersebut dengan tetap menghormati kekhususan Aceh.
Sementara mengenai Dana Otsus, Pemerintah Pusat menyepakati pentingnya menjaga keberlanjutannya sebagai salah satu instrumen penting dalam menopang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
“Komitmen menjaga kelanjutan Dana Otsus Aceh untuk pembangunan ke depan akan terus kita kawal,” ujar Dudung.
Adapun persoalan Bendera Aceh, menurut Dudung, akan diselesaikan melalui ruang dialog yang konstruktif bersama Pemerintah Aceh dan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah berharap dialog tersebut dapat menghasilkan solusi terbaik dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
“Walaupun itu memerlukan waktu, kita akan mendorong supaya semua tuntas,” katanya.
Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan kekhususan Aceh. Kepastian terhadap ketiga agenda itu dinilai penting agar kebijakan pembangunan dan tata kelola pemerintahan Aceh berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPRA Zulfadli, Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi, Ketua Komisi I DPRA Muharuddin, Pj. Sekda Aceh Taufik, Kepala BPN Aceh Dr. Ir. Arinaldi, serta sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah lainnya. [***]
