JAKARTA – Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf atau Mualem membawa empat isu strategis Aceh saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Empat isu yang dibahas meliputi keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, persoalan bendera Aceh, status kawasan Blang Padang, serta perkembangan situasi terkini di Aceh.
Dalam pertemuan tersebut, Mualem didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh, T. Irsyadi. Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat terkait berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat Aceh.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah keberlanjutan Dana Otsus Aceh. Dana tersebut dinilai penting untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, keberlanjutan dan pemanfaatannya secara optimal perlu terus diperjuangkan.
Selain Dana Otsus, persoalan bendera Aceh turut dibicarakan. Isu ini merupakan salah satu persoalan yang memerlukan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar dapat ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
Mualem juga menyampaikan perhatian terhadap status dan keberadaan Blang Padang. Kawasan tersebut memiliki nilai historis dan sosial bagi masyarakat Aceh sehingga perlu mendapat perhatian dalam pembahasan bersama pemerintah pusat.
Dalam kesempatan itu, Mualem turut menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian di Aceh. Menurutnya, situasi yang aman dan kondusif menjadi modal utama untuk memastikan pembangunan daerah berjalan dengan baik.
“Kita ingin semua persoalan dan aspirasi Aceh dapat dibicarakan dengan baik bersama pemerintah pusat. Dana Otsus harus terus diperjuangkan keberlanjutannya dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat. Begitu juga persoalan bendera, Blang Padang, serta berbagai perkembangan di Aceh, semuanya perlu mendapat perhatian dan penyelesaian yang baik,” ujar Mualem.
Ia berharap komunikasi antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat semakin intensif sehingga berbagai aspirasi masyarakat dapat dibahas dan ditindaklanjuti secara konstruktif.
“Yang paling utama adalah bagaimana Aceh tetap aman, damai, dan pembangunan berjalan dengan baik. Kita ingin hubungan antara Aceh dan pemerintah pusat semakin kuat demi kepentingan masyarakat dan masa depan Aceh,” kata Mualem.
Mualem menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat diperlukan untuk menjaga perdamaian sekaligus mendorong pembangunan Aceh agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.[WEN]
