BANDA ACEH – Minyak nilam resmi masuk daftar komoditas Sistem Resi Gudang (SRG) nasional. Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem meminta jajaran pemerintah daerah segera menyiapkan penerapannya untuk memperkuat posisi tawar petani dan mendorong hilirisasi industri nilam.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 2055 Tahun 2026 tentang Perubahan Barang yang Dapat Disimpan di Gudang Sistem Resi Gudang. Menteri Perdagangan Budi Santoso menandatangani keputusan itu pada 26 Oktober 2026.
“Payung hukumnya sudah ada, sekarang tinggal dilaksanakan saja. Ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan petani nilam,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, Sabtu (7/11/2026).
Nurlis mengatakan keputusan tersebut menempatkan minyak nilam sebagai komoditas ke-31 dalam daftar SRG nasional. Masuknya minyak nilam ke dalam sistem ini membuka akses bagi petani untuk menyimpan hasil produksi ketika harga pasar turun, tanpa harus segera menjualnya.
Selama ini, petani dan penyuling nilam menghadapi persoalan harga yang fluktuatif. Ketika harga jatuh, mereka kerap berada dalam posisi tawar yang lemah karena membutuhkan uang tunai dan tidak memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai.
Melalui SRG, minyak nilam yang memenuhi standar mutu dapat disimpan di gudang terdaftar. Petani memperoleh resi gudang yang dapat dijadikan agunan untuk mengakses pembiayaan perbankan. Produk tersebut dapat dijual ketika kondisi harga dinilai lebih menguntungkan.
“Petani punya instrumen tunda jual yang sah. Saat harga anjlok, minyak nilam tidak perlu buru-buru dijual. Barang bisa disimpan dulu di gudang SRG dengan mutu yang terjaga. Bukti resi gudangnya bisa diagunkan ke bank untuk modal kerja,” ujar Nurlis.
Usulan memasukkan minyak nilam ke dalam SRG bermula dari rapat koordinasi lintas sektor di Kantor Gubernur Aceh pada 22 Juli 2026. Rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra, dengan melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, perbankan, serta PT Razma Agro Jaya.
PT Razma Agro Jaya merupakan pelaku usaha sekaligus pemrakarsa usulan tersebut. Pembahasan saat itu mencakup penguatan tata niaga minyak nilam, pengembangan industri pengolahan, dan perluasan akses pasar.
Nurlis mengatakan Mualem mengapresiasi Menteri Perdagangan Budi Santoso dan tim ekonomi Pemerintah Aceh yang mengawal proses pengusulan hingga terbitnya keputusan tersebut.
Dalam daftar SRG nasional, minyak nilam kini bergabung dengan sejumlah komoditas lain, termasuk kopi, kakao, pala, pinang, cengkeh, dan ikan kayu.
Pemerintah Aceh selanjutnya menyiapkan infrastruktur dan kelembagaan untuk menjalankan sistem tersebut. Mualem meminta satuan kerja perangkat Aceh terkait berkoordinasi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), perbankan, pengelola gudang, serta pemerintah kabupaten dan kota sentra produksi nilam.
Kementerian Perdagangan bersama Pemerintah Aceh merencanakan peluncuran operasional SRG minyak nilam di Kabupaten Aceh Jaya pada akhir 2026.
“Peluncuran di Aceh Jaya ini menjadi titik awal penerapan SRG minyak nilam di Aceh. Operasionalnya akan didukung kesiapan gudang, standardisasi mutu, kelembagaan petani, dan akses pembiayaan perbankan,” kata Nurlis.
Penerapan SRG juga diarahkan untuk menjaga kualitas, mendukung produktivitas, menstabilkan harga jual, dan meningkatkan nilai ekonomi minyak nilam untuk pasar domestik maupun ekspor.
Bagi Pemerintah Aceh, masuknya minyak nilam ke dalam SRG merupakan langkah awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan gudang beroperasi, pembiayaan tersedia, standar mutu terpenuhi, dan industri pengolahan berkembang.
Tanpa kesiapan tersebut, fasilitas resi gudang berisiko hanya menjadi kebijakan di atas kertas. Pemerintah Aceh menargetkan penerapannya di Aceh Jaya menjadi awal perbaikan tata niaga sekaligus penguatan industri hilir nilam di daerah. [WR]
