MA Telah Membatalkan Surat Pendidikan Gibran

JAKARTA – Ada ironi dalam perjalanan hukum yang menyertai pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat keabsahan syarat pendidikan Gibran. Namun, dalam pertimbangan putusannya, lembaga penjaga konstitusi itu justru mengungkap tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau dokumen kelulusan setingkat sekolah menengah atas dari luar negeri.

Perkara dinyatakan tidak dapat diterima. Tetapi persoalan pembuktian dokumen pendidikannya telanjur menjadi catatan dalam putusan pengadilan.

Ironi itu semakin terasa setelah Mahkamah Agung (MA), melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026, mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. MA menyatakan surat keterangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2019 batal dan memerintahkan pemerintah mencabutnya.

Dengan demikian, dua lembaga peradilan itu menghasilkan putusan yang berbeda dari sisi kewenangan dan objek perkara, tetapi bertemu pada satu persoalan: pembuktian dokumen pendidikan yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan Wakil Presiden.

Dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan 6 Oktober 2026, MK memang tidak mengabulkan permohonan para penggugat. Alasannya, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.

Namun, pertimbangan hakim menyisakan catatan yang sulit diabaikan.

MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana disyaratkan Undang-Undang Pemilu.

Hakim Konstitusi Adies Kadir bahkan menegaskan bahwa sekalipun bukti tersebut tidak ditemukan dalam persidangan, MK tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden sebagaimana diminta para pemohon.

Di sinilah letak persoalannya. Gugatan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon, sementara substansi pembuktian dokumen pendidikan justru meninggalkan pertanyaan besar.

Putusan itu bukan penetapan bahwa Gibran tidak pernah lulus SMA. Namun, pernyataan MK mengenai tidak ditemukannya bukti meyakinkan menjadi catatan serius terhadap dokumen yang dipersoalkan.

Persoalan tersebut kemudian memperoleh perkembangan baru di Mahkamah Agung.

Dalam putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, MA menilai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran diterbitkan berdasarkan dokumen berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades. Dokumen-dokumen tersebut, menurut pertimbangan MA, tidak membuktikan keberhasilan Gibran menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan kehadirannya dalam perkuliahan.

MA juga menilai penerbitan surat penyetaraan tanpa didukung ijazah, sertifikat, atau diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat dan memengaruhi fakta material dalam penerbitan keputusan administrasi.

Menariknya, MA menjadikan putusan MK sebagai salah satu pertimbangan hukum untuk menguji kembali objek sengketa. MA mengesampingkan keberatan mengenai kedaluwarsa gugatan dan kurangnya pihak dengan mengedepankan keadilan substantif daripada sekadar prosedur.

Hasilnya, kasasi dikabulkan. Surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran dinyatakan batal dan pemerintah diwajibkan mencabutnya.

Rangkaian putusan tersebut membuat polemik dokumen pendidikan Gibran memasuki babak yang lebih serius. Jika sebelumnya persoalan itu berkutat pada gugatan dan perdebatan politik, kini terdapat putusan MA yang secara konkret membatalkan dokumen administrasi yang menjadi objek sengketa.

Di tengah perkembangan tersebut, Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 10 November 2026. Pertemuan berlangsung sekitar dua setengah jam di Istana Kepresidenan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa dalam pertemuan itu Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden di tengah dinamika putusan MK dan MA.

Namun, Prabowo tidak disebut menerima ataupun menolak secara tegas niat tersebut. Menurut Prasetyo, Presiden memberikan sejumlah saran, sementara Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pernyataan itu menimbulkan pertanyaan baru. Jika persoalan dokumen pendidikan masih hendak dibuktikan melalui jalur hukum, bagaimana posisi putusan MA yang sudah membatalkan surat keterangan penyetaraannya?

Gibran tentu masih memiliki hak menempuh upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, putusan pengadilan bukan sekadar perdebatan politik yang dapat diselesaikan dengan pernyataan atau pembelaan pribadi.

Ada ironi lain dalam perkara ini. MK tidak menerima gugatan karena para pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum, tetapi pertimbangan mengenai ketiadaan bukti justru menjadi bagian penting dari perkembangan perkara berikutnya di MA.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang berhak menduduki kursi Wakil Presiden. Lebih mendasar dari itu, publik sedang menunggu kepastian mengenai standar pembuktian, kecermatan administrasi negara, dan konsistensi penegakan hukum.

Sebab, dalam negara hukum, jabatan setinggi apa pun tidak seharusnya membuat dokumen seseorang kebal dari pengujian. Sebaliknya, putusan pengadilan pun harus dibaca secara utuh: mana yang merupakan amar, mana yang menjadi pertimbangan, dan apa konsekuensi hukum yang benar-benar ditetapkan. [*/WR]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *