BANDA ACEH – Kontestasi organisasi semestinya menjadi panggung adu gagasan, rekam jejak, dan tawaran perubahan. Bukan arena untuk saling menjatuhkan dengan isu yang belum tentu terbukti. Namun, menjelang Konferensi Provinsi (Konferprov) XIII Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh, suasana justru diwarnai pemberitaan yang dipersoalkan salah seorang kandidat ketua, Nasir Nurdin.
Nasir menilai serangkaian pemberitaan sejumlah media luar Aceh yang mengaitkan dirinya dengan dugaan suap dalam Kongres PWI Pusat di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Agustus 2025, sebagai kampanye hitam yang mengarah pada pembunuhan karakter.
Baginya, persoalannya bukan sekadar pemberitaan negatif. Ada sesuatu yang lebih mendasar: tuduhan serius dilemparkan, tetapi bukti yang semestinya menjadi fondasi sebuah tuduhan justru dipertanyakannya.
“Banyak pihak menyarankan tak perlu dilayani karena sudah jelas upaya pembunuhan karakter. Tapi kalau tidak ditanggapi bisa dianggap sebagai kebenaran,” kata Nasir melalui Ketua Tim Pemenangannya, Jufrizal.
Nasir kemudian mempersoalkan materi pemberitaan yang berulang kali menampilkan rekening pribadinya dengan saldo sekitar Rp72 juta, lalu mengaitkannya dengan dugaan suap.
Ia mempertanyakan logika tuduhan tersebut. Sebab, menurut dia, saldo rekening bukanlah bukti terjadinya transaksi suap. Harus ada kejelasan siapa pemberinya, kapan transaksi berlangsung, bagaimana aliran dananya, serta apa hubungan transaksi tersebut dengan perkara yang dituduhkan.
“Suap tidak berdiri sendiri, tetapi ada pemberi dan penerima. Namun dalam tudingan terhadap saya hanya mengulang-ulang menampilkan rekening pribadi saya dengan memperlihatkan saldo Rp72 juta yang disebut suap. Tak ada data transaksi dari mana sumber dana. Ini sangat keterlaluan. Apa tidak boleh rekening saya memiliki saldo?” ujarnya.
Pernyataan itu sekaligus menyentil praktik membangun opini dengan mengulang sebuah tuduhan, seolah-olah pengulangan dapat menggantikan pembuktian. Padahal, dalam kerja jurnalistik, sebuah tuduhan tidak berubah menjadi fakta hanya karena berkali-kali ditayangkan.
Nasir menduga kemunculan isu tersebut tidak bisa dilepaskan dari persaingan menjelang Konferprov XIII PWI Aceh. Ia mencium adanya pihak-pihak yang merasa terganggu dengan pencalonannya dan kemudian memunculkan isu yang dinilainya merugikan reputasi pribadi.
Dugaan itu semakin dipersoalkannya karena sebelumnya PWI Pusat telah menurunkan tim untuk memverifikasi berbagai laporan terkait kandidat maupun kepanitiaan Konferprov XIII PWI Aceh.
Menurut Nasir, dalam proses verifikasi tersebut tidak ada laporan yang berkaitan dengan isu suap sebagaimana yang belakangan diberitakan.
“PWI Pusat sudah sangat berbaik hati menurunkan tim untuk mencari tahu kebenaran laporan yang disampaikan, baik terkait kandidat maupun kepanitiaan Konferprov XIII PWI Aceh. Dari sekian banyak laporan yang diverifikasi tak ada satu pun yang terkait isu suap. Kok tiba-tiba isu itu muncul setelah tim PWI Pusat kembali ke Jakarta,” katanya.
Di sinilah Nasir mempertanyakan momentum kemunculan isu tersebut. Mengapa tuduhan itu mengemuka ketika kontestasi kepemimpinan PWI Aceh semakin dekat? Apakah kompetisi organisasi memang harus dibumbui dengan serangan terhadap kehormatan pribadi?
Pertanyaan itu menjadi penting, sebab PWI bukan organisasi sembarangan. Ia merupakan rumah besar para wartawan, profesi yang setiap hari dituntut menjaga kebenaran, menguji informasi, dan mempertanggungjawabkan setiap kata yang dipublikasikan.
Ironis jika panggung pemilihan pemimpin organisasi wartawan justru diwarnai praktik yang menyerupai penghakiman melalui opini, sementara pembuktian masih menjadi persoalan.
Nasir menyatakan tidak akan tinggal diam. Ia mempertimbangkan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang dinilai menyebarkan tuduhan tanpa dasar dan merusak nama baiknya.
Ia juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan tuduhan tersebut, seraya meminta pihak yang menuding agar berani membuka siapa pemberi suap dan bukti transaksi yang dimaksud.
“Ayo kita buka-bukaan, jangan seperti orang kebakaran jenggot lalu menyeruduk apa saja,” demikian Jufrizal menyampaikan pernyataan Nasir diterima media ini, Jum’at (06/11/2026).
Pada akhirnya, Konferprov XIII PWI Aceh semestinya menjadi ruang untuk menguji kapasitas calon pemimpin, bukan mengadu kerasnya serangan personal. Sebab, organisasi wartawan membutuhkan kepemimpinan yang lahir dari pertarungan gagasan dan kepercayaan anggota, bukan dari riuhnya tuduhan yang belum teruji kebenarannya.
Jika memang ada pelanggaran, buktikan. Jika ada suap, ungkap pemberi dan penerimanya. Tetapi jika yang dipertontonkan hanya tuduhan tanpa pembuktian, publik berhak bertanya: apakah ini kompetisi mencari pemimpin atau sekadar perlombaan gorengan untuk menjatuhkan lawan? [WR]
