BANDA ACEH – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mendesak Pemerintah Aceh mendorong investigasi menyeluruh atas bentrokan antara warga dan aparat militer di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, yang menewaskan dan melukai sejumlah warga pada 4 November 2026.
Selain investigasi, Komnas HAM juga meminta Pemerintah Aceh memperjuangkan kepastian hukum terkait bendera Aceh sebagai bagian dari penyelesaian akar persoalan yang melatarbelakangi peristiwa tersebut.
Desakan itu disampaikan Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, dalam pertemuan dengan jajaran Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Senin (9/11/2026).
Anis mengatakan, bentrokan Pulo Keunari tidak bisa dipandang sebagai peristiwa tunggal. Insiden tersebut, menurutnya, memiliki latar belakang sosial, hukum, dan politik yang perlu ditelusuri secara menyeluruh.
“Ada dua hal yang harus didorong pemerintah provinsi, yaitu kepastian hukum bendera dan investigasi peristiwa,” kata Anis.
Ia menegaskan, penyelesaian kasus tersebut harus berorientasi pada keadilan dan tanggung jawab negara terhadap masyarakat yang menjadi korban.
Anis juga mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas pemulihan korban. Menurutnya, Pemerintah Aceh perlu mengambil posisi yang jelas dan berperan aktif mengawal proses penyelesaian melalui jalur hukum.
“Posisi Pemerintah Aceh harus jelas agar masyarakat merasa terwakili. Ini yang ditunggu masyarakat, khususnya keluarga korban yang meminta penyelesaian secara hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan, keluarga korban membutuhkan kepastian bahwa peristiwa tersebut ditangani melalui proses hukum yang transparan, sekaligus memastikan hak-hak korban atas keadilan dan pemulihan terpenuhi.
Komnas HAM berharap Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi dengan pihak terkait agar penanganan pascaperistiwa tidak berhenti pada pemantauan, tetapi berlanjut pada langkah konkret untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia.
Menanggapi desakan tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, menyatakan berbagai saran dan masukan Komnas HAM akan menjadi perhatian pemerintah daerah.
Ia mengatakan, Pemerintah Aceh akan terus memantau perkembangan penanganan bentrokan tersebut dan menyampaikan hasil pertemuan kepada pimpinan daerah.
“Saran Komnas HAM menjadi masukan bagi kami. Kami akan terus memantau ini dan melaporkannya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur,” kata Taufik.
Dalam pertemuan itu, Taufik didampingi Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh Syakir, Kepala Biro Hukum Amrizal J Prang, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Munawar, serta Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Sementara Komnas HAM RI diwakili Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, Plh Kepala Sekretariat Komnas HAM Aceh Cut Ernawati, serta anggota Komnas HAM Aceh Darmadi, Eka Azmiyadi, dan Sri Mauliani. [*/WR]
