JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Daerah Pemilihan Aceh I, Irmawan, S.Sos., M.M., mendorong pemerintah menetapkan desa pesisir sebagai kategori khusus dalam sistem pendataan nasional.
Menurut Irmawan, pengelompokan desa yang selama ini hanya membagi wilayah berdasarkan kategori perdesaan dan perkotaan belum sepenuhnya mampu menggambarkan karakteristik serta kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.
Akibatnya, kebijakan pembangunan dan pengalokasian anggaran pemerintah berpotensi tidak tepat sasaran karena kondisi masyarakat pesisir memiliki persoalan dan kebutuhan yang berbeda dibandingkan wilayah lainnya.
“Pengelompokan desa yang hanya membagi wilayah menjadi kategori perkampungan dan perkotaan belum mampu menggambarkan kondisi sebenarnya di kawasan pesisir. Akibatnya, program pembangunan berisiko tidak tepat sasaran,” demikian pandangan Irmawan.
Ia mendorong Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Desa, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera merumuskan indeks khusus desa pesisir.
Menurutnya, keberadaan kategori tersebut penting agar karakteristik wilayah pesisir dapat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan nasional, sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan dan distribusi anggaran yang lebih berkeadilan.
Selain persoalan pendataan, Irmawan juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur dasar di kawasan pesisir. Infrastruktur tersebut meliputi akses jalan menuju Tempat Pelelangan Ikan (TPI), penyediaan air bersih, serta berbagai fasilitas pelayanan dasar yang menunjang aktivitas masyarakat nelayan.
Ia juga mendorong penguatan fasilitas keselamatan pelayaran rakyat, khususnya di wilayah kepulauan dan pulau-pulau terluar. Ketersediaan sarana keselamatan serta akses informasi cuaca maritim yang akurat dinilai penting untuk mendukung keamanan aktivitas masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan.
Di sisi lain, persoalan banjir rob dan abrasi pantai juga membutuhkan perhatian serius pemerintah. Irmawan meminta kementerian terkait memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan tersebut agar masyarakat pesisir mendapatkan perlindungan yang memadai.
Pembangunan permukiman nelayan juga perlu diarahkan agar lebih sehat, layak huni, dan memiliki ketahanan terhadap berbagai ancaman bencana yang kerap terjadi di kawasan pesisir.
Tak kalah penting, Irmawan turut mendorong adanya fleksibilitas penggunaan dana desa agar pemerintah daerah dapat mendukung pengadaan sarana keselamatan laut serta perlindungan tambatan perahu sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
Ia menegaskan, pembangunan kawasan pesisir harus diawali dengan sistem pendataan yang akurat dan mampu menggambarkan kondisi riil masyarakat.
Dengan adanya kategori khusus desa pesisir, kebutuhan masyarakat nelayan diharapkan mendapatkan perhatian lebih besar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, hingga pengalokasian anggaran pemerintah.
Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pemerataan secara administratif, tetapi juga benar-benar menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat yang hidup di kawasan pesisir.[*/WR]
