BANDA ACEH – Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026, terhitung mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Penetapan ini menjadi langkah pemerintah daerah dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di seluruh wilayah Aceh. Kamis (12/11/2026).
Penetapan status siaga darurat ini mempertimbangkan perkembangan kondisi cuaca dan prediksi curah hujan dalam beberapa bulan ke depan . Pemerintah Aceh menilai diperlukan kesiapan dari seluruh perangkat daerah dan unsur terkait untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana.
Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait agar meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi bencana.
Mualem menginstruksikan pemantauan kondisi seluruh kabupaten/kota selama 24 jam. Setiap kejadian bencana di wilayah masing-masing juga harus segera dilaporkan agar langkah penanganan dapat dikoordinasikan dan dilaksanakan secara cepat.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk meningkatkan kewaspadaan, mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan BMKG, serta segera melaporkan apabila terjadi kondisi darurat di lingkungan masing-masing,” ungkapnya.
Dalam aspek operasional, seluruh SKPA diminta menyiagakan personel agar dapat segera dikerahkan apabila terjadi bencana. Kesiapan sumber daya manusia tersebut perlu didukung ketersediaan sarana dan peralatan yang memadai.
Secara khusus, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan diminta menyiagakan peralatan dan segera memobilisasikannya ke lokasi bencana apabila diperlukan.
Melalui kebijakan ini, Pemerintah Aceh mengarahkan seluruh unsur pemerintahan untuk meningkatkan kewaspadaan selama masa siaga darurat berlangsung. Pemantauan wilayah, kesiapan personel, ketersediaan peralatan, serta koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam mendukung upaya penanggulangan bencana.
Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi yang berlaku hingga 31 Januari 2027 tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi risiko bencana sekaligus memastikan respons penanganan dapat dilakukan secara terkoordinasi apabila terjadi keadaan darurat. (Wiwin).




















