JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto di tengah menguatnya desakan pemakzulan melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI.
Informasi tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah pertemuan Presiden Prabowo dan Gibran di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo mengatakan, pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu membahas dinamika politik yang berkembang, termasuk persoalan dokumen pendidikan Gibran yang menjadi sorotan publik.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” ujar Prasetyo kepada wartawan.
Namun, Prasetyo membantah informasi yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur dari jabatan wakil presiden.
Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pertemuan tersebut.
“Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, di dalam diskusi Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran,” jelasnya.
Prasetyo menambahkan, dalam kesempatan itu Gibran juga meminta diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sebelumnya, isu pengunduran diri Gibran mencuat menjelang pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 DPR RI, Selasa (10/11/2026).
Kabar yang beredar menyebutkan Gibran berpeluang mengundurkan diri apabila fraksi-fraksi di DPR menyepakati penggunaan mekanisme HMP untuk menindaklanjuti persoalan dokumen pendidikannya.
“Kalau legislatif sepakat menggunakan HMP soal suket pendidikannya, maka Gibran sorenya mundur,” sebut sebuah sumber, Selasa (10/11/2026).
Di DPR, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyatakan pimpinan DPR telah menerima berbagai aspirasi dari organisasi masyarakat sipil dan anggota DPR lintas fraksi terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Meski demikian, hingga Senin (9/11/2026), pimpinan DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan langkah resmi.
“Kami belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi, dan juga kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung,” kata Dasco. [*/WR]
