BANDA ACEH – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora Indonesia Provinsi Aceh mendesak aparat penegak hukum mengusut secara transparan dan berkeadilan insiden pengibaran dan penertiban Bendera Bintang Bulan di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Rabu (4/11/2026).
Partai Gelora menilai peristiwa yang terjadi saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut harus diusut secara menyeluruh, terutama terkait penyebab jatuhnya korban jiwa, penggunaan senjata api, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran hukum.
Dalam pernyataan sikap yang dirilis di Banda Aceh, Kamis (5/11/2026), DPW Partai Gelora Aceh menyampaikan duka cita atas meninggalnya seorang warga serta jatuhnya sejumlah korban luka.
Mengutip keterangan yang disampaikan pihak TNI AD, insiden tersebut mengakibatkan satu warga meninggal dunia, 13 warga mengalami luka-luka, dan enam personel TNI turut terluka.
Partai Gelora menyayangkan kegiatan keagamaan yang seharusnya menjadi ruang silaturahmi dan persaudaraan justru berakhir dengan jatuhnya korban akibat ketegangan terkait pengibaran Bendera Bintang Bulan.
“Jangan biarkan persoalan bendera mengorbankan nyawa rakyat dan mengusik perdamaian Aceh,” demikian salah satu pesan dalam pernyataan sikap tersebut.
Enam tuntutan Gelora
Atas peristiwa itu, DPW Partai Gelora Aceh menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah dan aparat terkait.
Pertama, mendesak aparat penegak hukum melakukan investigasi secara profesional, objektif, independen, dan transparan terhadap seluruh rangkaian kejadian di Tiro. Pengusutan diminta mengungkap penyebab jatuhnya korban jiwa, penggunaan senjata api, serta pihak yang harus bertanggung jawab apabila terbukti terjadi pelanggaran hukum.
Kedua, meminta Pemerintah Aceh menyampaikan sikap resmi dan terbuka mengenai persoalan Bendera Aceh. Pemerintah diminta memberikan kejelasan tentang status pengaturan dan pengibaran Bendera Bintang Bulan, termasuk perkembangan komunikasi atau negosiasi dengan Pemerintah Pusat apabila persoalan tersebut masih dalam proses pembahasan.
Ketiga, mendesak Pemerintah Aceh segera menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menyamakan pemahaman dan menyepakati pedoman penanganan persoalan pengibaran bendera di lapangan.
Keempat, meminta Pemerintah Pusat, khususnya kementerian dan lembaga terkait, segera berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh guna menyelesaikan persoalan bendera. Partai Gelora menginginkan kejelasan mengenai ketentuan hukum, penggunaan bendera, dan konsekuensi hukum yang berlaku.
Kelima, meminta aparat keamanan mengedepankan pendekatan profesional, persuasif, dan humanis. Penggunaan kekuatan, menurut Partai Gelora, harus menjadi langkah terakhir serta dilakukan secara proporsional sesuai ketentuan hukum dengan mengutamakan keselamatan masyarakat.
Keenam, mengajak seluruh masyarakat Aceh menjaga perdamaian dan tidak terprovokasi. Tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, serta seluruh elemen masyarakat diminta menahan diri, menghindari tindakan anarkis, dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Rakyat tidak boleh dikorbankan
Partai Gelora mengingatkan bahwa perdamaian Aceh merupakan hasil perjalanan sejarah panjang yang harus dijaga bersama. Persoalan yang belum selesai secara politik dan administratif, menurut mereka, tidak boleh berkembang menjadi konflik kemanusiaan yang kembali merenggut korban jiwa.
“Bendera adalah persoalan yang harus diselesaikan melalui kepastian hukum, dialog, dan kesepakatan politik. Sementara keselamatan manusia adalah kewajiban yang tidak boleh ditunda oleh siapa pun,” demikian pernyataan DPW Partai Gelora Aceh. [WEN]
