BANDA ACEH – Setelah ramai dikecam masyarakat, terkait bebasnya Mantan Kepala Inspektorat Banda Aceh berinisial FD (58), dan pria berinisial AM (22), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) Kota Banda Aceh, M. Rizal, akhirnya memberikan klarifikasi terkait perkembangan kasus dugaan jarimah liwath di depan Gedung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh pada hari Jumat (13/11/2026), pasca penanganan kasus tersebut menuai kritik dan menjadi perhatian publik. Sabtu (14/11/2026).
Dalam keterangannya, Rizal menjelaskan bahwa FD dan AM telah dikeluarkan dari tahanan pada 31 Oktober 2026 setelah masa penahanan berakhir. Keduanya belum menjalani persidangan karena berkas perkara belum dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan.
Menurut Rizal, kendala penanganan perkara berkaitan dengan pemenuhan unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Ia menyebutkan, berkas perkara sebelumnya telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Namun, berkas tersebut dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai petunjuk jaksa peneliti.
Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengatur jarimah liwath sebagai perbuatan seorang laki-laki yang dengan sengaja melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain melalui dubur atas dasar kerelaan kedua belah pihak.
FD dan AM sebelumnya diamankan petugas Wilayatul Hisbah pada 12 Agustus 2026 di lingkungan Kantor Inspektorat Kota Banda Aceh setelah adanya laporan masyarakat.
Di luar proses hukum tersebut, FD juga telah dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Keputusan itu ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor 800.1.6.4/1558/2026 tertanggal 23 Oktober 2026.
Klarifikasi yang disampaikan Rizal tersebut menjelaskan alasan kedua orang yang bersangkutan dikeluarkan dari tahanan serta kendala yang dihadapi dalam proses penanganan perkara.
Sementara itu, perkembangan lebih lanjut mengenai status berkas perkara dan tindak lanjut penanganannya masih menjadi bagian dari proses hukum yang perlu dikonfirmasi kepada pihak kejaksaan.
