JAKARTA – Delapan tokoh politik mulai diperhitungkan sebagai calon pengganti Gibran Rakabuming Raka di kursi Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun, Presiden Prabowo Subianto belum menunjukkan tanda-tanda akan segera menentukan pilihan.
Prabowo justru melontarkan pernyataan bernada religius ketika berbicara mengenai sosok yang akan mendampinginya hingga akhir masa pemerintahan 2024–2029. Ia mengaku harus mendapatkan bisikan dari Yang Maha Kuasa sebelum menentukan pengganti Gibran.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri pembukaan Tanwir Muhammadiyah dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Di hadapan peserta acara, Prabowo menjelaskan agenda kunjungan luar negerinya ke Filipina dan China sebelum kembali menghadapi pekerjaan mencari Wakil Presiden.
“Dari sini saya berangkat ke Manila, untuk yang ASEAN, bukan jalan-jalan. Dari Manila saya ke Tiongkok, Shenzhen, dari situ kembali harus mencari pengganti wakil presiden. Harus dapat bisikan dari yang di atas, Yang Maha Kuasa,” ujar Prabowo.
Presiden dijadwalkan menghadiri KTT ASEAN di Manila, Filipina, pada 15–17 November 2026. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan ke Shenzhen, China, untuk menghadiri KTT APEC pada 18–19 November 2026.
Dengan demikian, setelah menyelesaikan dua agenda diplomatik tersebut, perhatian politik nasional diperkirakan kembali tertuju pada langkah Prabowo menentukan dua nama calon Wakil Presiden.
8 Bursa Nama
Sementara Presiden masih menimbang pilihan, bursa calon pengganti Gibran mulai menghangat.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut delapan tokoh yang berpotensi masuk dalam perhitungan politik. Mereka adalah Bahlil Lahadalia, Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
Nama-nama tersebut mewakili sejumlah kekuatan politik yang memiliki posisi strategis dalam pemerintahan maupun parlemen.
Dari Gerindra terdapat Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani. Golkar memiliki Bahlil Lahadalia, PDIP memiliki Puan Maharani, PKB memiliki Muhaimin Iskandar, PAN memiliki Zulkifli Hasan, sedangkan Demokrat memiliki Agus Harimurti Yudhoyono.
Meski demikian, kedelapan nama tersebut masih sebatas figur yang diperbincangkan dalam dinamika politik. Belum ada pengumuman resmi mengenai kandidat yang akan diajukan Presiden kepada MPR.
Sejumlah pimpinan partai bahkan cenderung menyerahkan keputusan kepada Prabowo. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan partainya tidak mengajukan kader untuk mengisi posisi tersebut. Sikap serupa disampaikan AHY yang menyebut Demokrat tidak mengusulkan nama.
Sikap itu memperlihatkan bahwa partai-partai koalisi mulai memberikan ruang kepada Prabowo untuk menentukan arah pengisian jabatan tersebut.
Pemilihan 2 Desember
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam konfigurasi kepemimpinan nasional.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan setelah pengunduran diri tersebut diterima dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Rapat gabungan MPR pada 13 November 2026 kemudian membahas langkah pengisian jabatan Wakil Presiden. MPR menyiapkan mekanisme permintaan dua nama calon dari Presiden, pembentukan tim verifikasi beranggotakan 36 orang, serta pemilihan melalui sidang paripurna.
Mekanisme tersebut merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan itu menyebutkan bahwa jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden.
MPR menjadwalkan proses pemilihan, pengesahan, dan pelantikan Wakil Presiden pengganti pada 2 Desember 2026.
Artinya, Prabowo memegang peran penting dalam menentukan dua nama yang akan dibawa ke MPR. Namun, keputusan akhir tetap berada pada mekanisme pemilihan oleh lembaga tersebut.
Jatah Politik
Persaingan delapan nama tersebut memperlihatkan bahwa pengisian kursi Wakil Presiden bukan sekadar mencari pengganti Gibran. Di dalamnya terdapat kalkulasi politik, keseimbangan koalisi, serta pertimbangan mengenai figur yang paling tepat mendampingi Presiden.
Prabowo dihadapkan pada sejumlah pilihan. Mengutamakan kader dari lingkaran internal Gerindra dapat memperkuat konsolidasi pemerintahan. Sebaliknya, memilih tokoh dari partai koalisi berpotensi menjaga keseimbangan dukungan politik di parlemen.
Namun, jabatan Wakil Presiden bukan semestinya diperlakukan sebagai hadiah bagi partai pendukung ataupun kompensasi atas loyalitas politik.
Posisi tersebut membutuhkan figur dengan kapasitas kenegaraan, integritas, pengalaman pemerintahan, serta kemampuan membantu Presiden menghadapi persoalan bangsa.
Publik tentu tidak hanya menunggu siapa yang terpilih, tetapi juga ingin mengetahui alasan di balik pilihan tersebut, termasuk rekam jejak dan kapasitas calon dalam menjalankan tugas kenegaraan.
Delapan nama sudah beredar. Partai-partai mulai membaca arah politik. MPR telah menyiapkan mekanisme konstitusional.
Kini, Prabowo tinggal menentukan dua nama untuk diajukan kepada MPR. Namun, sebelum keputusan itu diumumkan, Presiden tampaknya masih ingin memastikan satu hal yaitu mendapatkan bisikan dari Yang Maha Kuasa. [*/WR]
