BANDA ACEH – Gubernur Aceh menunjuk Asnawi, ST, M.SM, sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh. Mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh itu dilantik oleh Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, ST, M.Si, di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Senin, 16 November 2026.
Pergantian jabatan tersebut diikuti penunjukan Irwansyah, ST, MT, sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas ESDM Aceh.
Dalam sambutan Gubernur Aceh yang dibacakan Taufik, Asnawi mendapat mandat untuk memprioritaskan pemulihan infrastruktur pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir November 2025.
Gubernur menilai pemulihan jalan, jembatan, dan infrastruktur sumber daya air menjadi pekerjaan penting karena kerusakannya berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
“Pastikan setiap program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Prioritaskan penanganan infrastruktur pada wilayah-wilayah yang mengalami gangguan akses, agar konektivitas antarwilayah dan roda kehidupan masyarakat dapat segera pulih,” demikian pesan Gubernur.
Asnawi juga diminta memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), TNI, pemerintah kabupaten dan kota, serta pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi tersebut diperlukan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang terdampak bencana.
Selain pemulihan, pemerintah Aceh menginginkan pembangunan infrastruktur ke depan lebih memperhatikan mitigasi bencana. Pengalaman banjir dan longsor sebelumnya dinilai harus menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Di internal dinas, Asnawi diminta segera melakukan konsolidasi organisasi, membangun tim kerja yang solid, serta menempatkan aparatur berdasarkan kompetensi. Peningkatan disiplin dan profesionalisme pegawai juga menjadi bagian dari mandat tersebut.
Persoalan anggaran turut menjadi perhatian. Gubernur meminta percepatan realisasi anggaran melalui pengendalian program, pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan pekerjaan konstruksi. Langkah itu diperlukan untuk mencegah penumpukan pekerjaan menjelang akhir tahun anggaran.
Namun, percepatan serapan anggaran tidak boleh mengorbankan mutu pekerjaan. Gubernur menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar setiap anggaran yang digunakan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Gubernur berharap Asnawi segera menjalankan tugas dan menerjemahkan mandat tersebut ke dalam langkah konkret, terutama mempercepat pemulihan serta pembangunan infrastruktur di Aceh.
Pelantikan tersebut turut dihadiri para asisten Sekda, staf ahli Gubernur, dan sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). [*/WR]


















