BANDA ACEH – Ancaman banjir susulan selama musim penghujan membuat Pemerintah Aceh memperkuat kesiapsiagaan bencana. Hampir 800 personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) disiapkan untuk membantu evakuasi dan penanganan warga terdampak, sementara persediaan logistik diperkuat di seluruh kabupaten/kota.
Dinas Sosial Aceh menginstruksikan seluruh jajaran dinas sosial di 23 kabupaten/kota meningkatkan kewaspadaan, memperkuat koordinasi, serta memastikan personel dan peralatan penanggulangan bencana dalam kondisi siap dikerahkan.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas keputusan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.
Kepala Dinas Sosial Aceh, Budi Afrizal, meminta seluruh jajaran melakukan pemantauan kondisi wilayah selama 24 jam. Setiap kejadian bencana harus segera dilaporkan dan ditangani secara cepat melalui koordinasi lintas sektor.
“Dinas Sosial kabupaten/kota diminta melakukan pemantauan kondisi selama 24 jam, serta segera melaporkan dan menangani setiap kejadian bencana secara cepat dan terkoordinasi,” kata Budi.
Ia juga menginstruksikan seluruh tim Tagana memastikan kesiapan personel, peralatan, serta kelancaran distribusi bantuan. Dengan demikian, petugas dapat segera bergerak ke lokasi apabila banjir atau bencana hidrometeorologi lainnya kembali terjadi.
Menurut Budi, ketersediaan bantuan logistik menjadi bagian penting dalam kesiapan menghadapi bencana. Karena itu, dinas sosial di daerah diminta memastikan persediaan bantuan atau buffer stock selalu tersedia dan dapat segera disalurkan.
“Saat bencana terjadi, bantuan harus segera bergerak agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani dengan cepat dan tepat,” ujarnya.
Hampir 800 personel Tagana yang tersebar di Aceh disiapkan untuk mendukung berbagai kebutuhan penanganan darurat, mulai dari evakuasi warga, pendirian dapur umum hingga pelayanan bagi masyarakat terdampak.
Sementara itu, logistik cadangan yang disiapkan mencakup bahan pangan, kebutuhan sandang, tenda serbaguna, perlengkapan keluarga, serta peralatan pendukung penanganan bencana.
Kesiapsiagaan tersebut juga membutuhkan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Penetapan status siaga darurat hingga akhir Januari 2027 menjadi langkah antisipatif pemerintah menghadapi potensi peningkatan curah hujan dan cuaca ekstrem di Aceh.
Dengan wilayah yang memiliki kerawanan bencana hidrometeorologi, kesiapan personel dan logistik menjadi faktor penting untuk mempercepat respons sekaligus meminimalkan dampak banjir terhadap masyarakat. [*/WR]
