BANDA ACEH – Mudir Ma’had Aly MUDI, Abi Dr. H. Zahrul Mubarrak, M.Pd., meminta Rancangan Qanun (Raqan) Fardhu Ain segera diterapkan setelah disahkan menjadi qanun. Ia menilai, tidak ada alasan untuk menunda implementasi hingga dua tahun karena materi regulasi tersebut menyangkut kewajiban dasar keagamaan umat Islam.
Pandangan itu disampaikan Abi Mudi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pembahasan Rancangan Qanun Fardhu Ain di Gedung Utama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, percepatan penerapan qanun diperlukan agar regulasi tersebut tidak sekadar menjadi produk hukum, tetapi benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat melalui pembinaan, pendidikan, sosialisasi, dan penguatan pemahaman keagamaan.
Selain percepatan implementasi, Abi Mudi juga mengusulkan agar evaluasi pelaksanaan qanun dilakukan setiap tahun atau paling lambat dua tahun sekali. Usulan ini lebih cepat dibandingkan mekanisme evaluasi tiga tahunan yang direncanakan dalam rancangan tersebut.
Ia menilai evaluasi berkala penting untuk mengukur efektivitas pelaksanaan qanun, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta memperbaiki kebijakan yang belum berjalan optimal.
Hal lain yang menjadi perhatian Mudir Ma’had Aly MUDI tersebut adalah penegasan landasan akidah dalam Rancangan Qanun Fardhu Ain. Ia meminta agar pembinaan dan penguatan akidah berpedoman pada paham Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi pegangan mayoritas masyarakat Aceh.
Menurutnya, penegasan tersebut diperlukan agar pelaksanaan qanun memiliki arah keagamaan yang jelas dan sejalan dengan tradisi keilmuan Islam yang berkembang di Aceh, terutama melalui peran ulama dan lembaga pendidikan dayah.
Berbagai masukan tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan DPRA dalam menyempurnakan Rancangan Qanun Fardhu Ain. Dengan demikian, regulasi tersebut tidak hanya memiliki kekuatan hukum, tetapi juga mampu memperkuat pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat Aceh.
Keterlibatan ulama dan lembaga pendidikan dayah dalam pembahasan qanun dinilai penting untuk memastikan kebijakan pelaksanaan Syariat Islam memiliki landasan keilmuan dan dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat. [*/WR]





















